95 Persen Izin SIPPA Perusahaan di Banten Kedaluwarsa

Rapat Koordinasi Terkait Bidang Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat Rapat Koordinasi Terkait Bidang Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat Dayat

detakbanten.com Kab. Tangerang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten menyoroti banyaknya Surat Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air (Sippa) yang sudah Kedaluwarsa.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Mohamad Faisal saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Terkait Bidang Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Kewenangan Pusat yang digelar di Hotel Atria, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada Rabu, (19/4/2017).

Menurut Faisal Sebanyak 95 persen Sippa Air Pemukaan di Banten telah kedaluarsa. Bahkan dari data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, dari 145 wajib pajak hanya 7 perusahaan yang Sippa-nya masih berlaku.

Atas kondisi ini, politisi Partai Golkar ini menilai bisa berdampak pada minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten dari perolehan pajak air permukaan."Bagaimana pengusaha mau bayar pajak, jika surat izin atau perpanjangan Sippa-nyanya saja belum bisa dikeluarkan," jelasnya.

Faizal juga mengingatkan pentingnya kejelasan kepemilikan Sippa tersebut. Selain untuk memastikan PAD yang bisa didapat juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemeliharaan kelangsungan fungsi serapan air dan daerah tangkapan air serta termasuk pengendalian sumber daya air."Saya harap sebagai pemegang kebijakan, Kementrian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Airnya bisa sesegera mungkin memberikan kepastian apakah Sippa yang dimiliki oleh perusahaan swasta maupun BUMD bisa diperpanjang atau tidak," harapnya.

Untuk itu, sambung Faisal saat ini pihaknya tengah mengusulkan untuk melakukan perubahan terkait perda mengenai pajak air permukaan yang dimiliki Provinsi Banten. Soalnya, jumlah pungutan tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini."Jika dibanding dengan pajak-pajak lainnya PAD dari pajak air permukaan ini sangat kecil yakni hanya Rp30 miliar per tahunnya. Untuk itu kami berinisiatif untuk mengubah perdanya. Toh jika meningkat PAD yang didapat tentunya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Provinsi Banten juga," tegasnya.

Sementara Manajer Personalia dan HRD PT Fajarindo Faliman Zipper Hendrik M Resley mengaku pihaknya sudah sejak dua tahun lalu mengajukan perpanjangan Sippa yang dimilikinya kepada Kementrian PUPR. Namun hingga kini belum mendapatkan kepasatian terkait diterima atau tidaknya pengajuan perpanjangan Sippa yang dimiliknya."Kami jelas membutuhkan Sippa tersebut karena kami sangat membutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi di perusahaan kami," jelasnya.

Hendrik juga mempertanyakan pemungutan pajak pemanfaatan air permukaan yang dilakukan Pemprov Banten. Mengingat Sippa sebagai dasar pemunggutan saja belum juga dikeluarkan."Bukannya kami tak mau bayar. Namun Sippa adalah payung hukumnya belum juga kami terima," keluhnya.

Di tempat yang sama, Kasubdit Pemanfaatan SDA Kementerian PUPR Saroni Soegiarto mengaku saat ini pihaknya masih memliki banyak pekerjaan rumah terkait pengeluaran Sippa tersebut. Untuk itu, kementerian melakukan roadshow keberbagai wilayah untuk mengetahui berapa jumlah pasti serta permasalahan masih banyaknya Sippa yang belum bisa diterbitkan. "Kami mendatangi berbagai wilayah termasuk Banten untuk mengetahui kendala," ujarnya.

Saroni optimis dengan telah dibuatkan Standar Operasional Posedur (SOP) untuk pembuatan atau perpanjangan Sippa yang baru maka kedepan pengajuan Sippa akan semakin cepat. "Jika syarat-syarat lengkap serta memliki surat rekomendasi teknis maka maksimal dalam waktu dua bulan Sippa tersebut bisa keluar," jelasnya.

Go to top