Anggota DPR RI Dapil Banten II Yandri Susanto meminta kepada pemerintah daerah agar segera mencari solusi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. 

 

"Jadi memang perlu ada program jangka panjang. Jangka panjang itu yang paling gampang sebenarnya menertibkan semua pihak yang merusak lingkungan tidak ada kompromi. Dengan itu harusnya jadi pemerintah daerah (Cilegon) atau pemerintah provinsi (Banten) dan pemerintah pusat menginventalisir banjir itu, jangan jadikan langganan kan sudah tahu penyebabnya," terang Yandri kepada awak media usai menghadiri penyerahan bantuan sosial kepada korban banjir bandang di Lingkungan Ciora Waseh, Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Kamis (7/5).

 

Ketua Komisi VIII DPR RI ini, mencontohkan banjir di daerah lain yang banyak bangunan tidak berijin sehingga berdampaknya terhadap wilayah lain. 

 

"Misalkan Jakarta tiap hari banjir puncak penyebabnya. Karena apa rumah-rumah tidak berijin didirikan. Serang Cilegon kenapa gunung-gunung dipapas?, tambang batu dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh hati kita berpihak kepada segelintir orang tapi mengorbankan banyak rakyat," ujarnya.

 

"Jadi tambang batu itu ya sejatinya milik Allah SWT dinikmati oleh umat manusia dan makhluk lainnya, nah ketika dia digunakan oleh individu-individu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tapi membuat kemudhorotan yang banyak atau akibatnya sangat dahsyat kepada rakyat, saya kira pemerintah hatus menghentikan itu. Kalau tidak dihentikan, ulangan itu tinggal menunggu waktu saja dan bisa lebih dahsyat lagi," terangnya. 

 

Politisi partai PAN itu meminta kepada kepala daerah untuk menggunakan hati nuraninya agar segera menertibkan aktifitas para penambang.

 

"Jadi menurut saya banjir kemarin itu peringatan dari Allah SWT. Saya kira ini momentum bagus di tengah wabah Covid-19 ada banjir itu banjir air bah, nah maka yang di galian c itu wewenang walikota atau bupati atas rekomendasi gubernur saya kira pejabat daerah pak gubernur, pak bupati, pak walikota tiba saatnya hari ini jangan ragu pakai nurani sudah lah ditertibkan semua jangan nego-nego untuk para penambang," tegasnya. 

 

Dibagian lain, sebelumnya Walikota Cilegon, Edi Ariadi meminta kepada semua pihak agar tidak terus - menerus menyalahkan pemerintah terkait bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi.

 

"Itu siapa sih yang salah pemerintah.?, Pemerintah jangan disalahin aja sih masyarakat dong sekali-kali disalahkan," 

 

kata Edi kepada awak media usai penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Aula Setda III Gedung Diskominfo, Kota Cilegon, Rabu (6/5).

 

Menurutnya, banjir bandang dan longsor yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi dengan kondisi gorong-gorong yang sempit. Sehingga gorong-gorong tidak mampu menampung luapan air. 

 

"Itu kan curah hujan tinggi, masa (banjir) tiga jam loh. Banjir tiga jam kan kita rapat tahu-tahu udah banjir semuanya," ujarnya. 

 

Saat disinggung salah satu penyebab banjir karena banyaknya aktivitas galian C maupun Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), Edi enggan berkomentar lebih jauh. 

 

"Ngga lah. Galian C mana?. Itu kan di Selatan adanya. Kita udh monatorium, tapi Merak kan ngga banjir. Itu kan darinse propinsi statomer," kata Edi sambil meninggalkan awak media. 

 

Untuk diketahui data korban banjir bandang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mencatat sebanyak 1.848 Kepala Keluarga (KK). Bencana yang terjadi hampir merata di 8 kecamatan. Banjir bandang dan longsor terparah terjadi di Wilayah Grogol. 

 

Jumlah KK yang terdampak di Kecamatan Grogol tepatnya di Kelurahan Gerem sebanyak 1 KK dan 5 Jiwa, Kelurahan Rawa Arum 100 KK dan Kelurahan Kotasari ada 550 KK. Selanjutnya, untuk Kecamatan Citangkil tepatnya di Kelurahan Deringo dan Kelurahan Warnasari ada 55 KK. Kecamatan Purwakarta tepatnya di Kelurahan Kebondalem sebanyak 304 KK. Sementara Kecamatan Jombang tepatnya di Kelurahan Gedong Dalem, Kelurahan Jombang Wetan, Kelurahan Masigit dan Kelurahan Sukmajaya sebanyak 659 KK serta 385 Jiwa. Kecamatan Ciwandan tepatnya di Kelurahan Kubangsari sebanyak 179 KK dan Kecamatan Pulomerak tersebar di Kelurahan Mekarsari.