DPR Desak Pemerintah Percepat Pemerataan Tenaga Listrik

DPR Desak Pemerintah Percepat Pemerataan Tenaga Listrik
detakbanetn.com JAKARTA - Jelang 75 tahun Indonesia merdeka, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.  Salah satunya elektrifikasi di keseluruhan wilayah negeri. 
 
Pasalnya, sampai dengan saat ini tidak sedikit daerah yang belum teraliri listrik. Bahkan, pandemi covid-19 telah membuktikan bahwa listrik menjadi "penopang" kehidupan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  mendesakkan dan mendukung  pemerintah tetap membangun fasilitas kelistrikan, untuk bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat. 
 
"Kita sudah 75 tahun merdeka, kalau masih ada daerah 3T, daerah remote yang belum mendapatkan aliran listrik, kami akan berikan dukungan percepatan," ujar anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
 
Dikatakan, faktanya memang masing ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat. Berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan sangat tergantung dengan adanya aliran listrik. 
 
"Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran," jelasnya, menyoal berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik.
 
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi pun mengamini, banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terakses listrik. Masih ada ratusan desa, kebanyakan di kawasan Indonesia timur yang belum dapat menikmatinya.
 
Sanusi berpendapat, pemenuhan kebutuhan akan listrik sudah sangat mendesak. Dimana, hampir seluruh aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis listrik.
 
"Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.
 
 
Dampak Serius
Dia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karenanya berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik. "Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan," tuturnya.
 
Sementara, Presiden Joko Widodo sendiri sejak awal kepemimpinannya telah menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dari pinggiran. Kementerian ini meyakini, pemerintah tetap berupaya untuk merealisasikan PR tersebut. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini, progres elektrifikasi di Indonesia cukup signifikan. Hal itu, tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah.
 
Dampak tidak meratanya elektrifikasi juga berdampak pada sektor pendidikan. Kongkritnya, di masa pandemi covid-19 ini, banyak sekolah yang kesulitan dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). 
 
Tercatat, ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki listrik. Sementara 42.159 sekolah belum mendapatkan akses internet.
 
Praktisi pendidikan Indra Charismiaji mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini telah memasuki era digital. Oleh karena itu, menjadi permasalahan besar jika masih ada sekolah-sekolah di Indonesia yang teraliri listrik.
 
"Kalau bicara listrik itu sesuatu ya sebelum digital. Jadi kalau sampai ini (listrik) belum tertangani, berat untuk ngomong pembangunan SDM. Karena di tempat lain sudah bicara digital, sementara kita masih bicara listrik," ungkapnya.
 
Tanpa didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai, dapat dipastikan kualitas pendidikan kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Pasalnya, teknologi sudah menjadi dasar dari semua aktifitas.
 
"Program bersama kita adalah pembangunan SDM di era digital, bukan lagi di era non digital, maka mindsetnya harus komplit," katanya.
 
Masa pandemi ini juga menjadi bukti bahwa dunia pendidikan tidak lagi bisa lepas dari teknologi. Dimana dasar dari teknologi adalah soal ada tidaknya listrik.  
 
"Bicara wifi tidak mungkin bisa jalan kalau tidak ada listrik," pungkas Indra.
 
 
Krisis Listrik Warga Pulau Tunda Banten
 
Minggu (2/8/2020)  malam, ba'da sholat magrib sejumlah anak sekolah dasar (SD) dan anak sekolah menengah pertama (SMP) menuju rumah Ustad Kusnadi, di Kampung Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, untuk belajar mengaji. 
 
Kala itu, rumahnya gelap gulita karena tidak ada penerangan listrik. Dengan penerangan seadanya, yakni lilin kegiatan belajar mengajar ngaji tetap digelar, terlihat para santri dengan hikmat dan serius ketika melantunkan ayat-ayat suci alquran.
 
"Sudah tiga minggu daerah kami (Pulau Tunda) gelap gulita, listrik tidak ada. Tidak tahu sampai kapan kegelapan ini akan berlangsung di wilayah kami. Walaupun hanya pake penerangan lilin kami tetap semangat untuk belajar mengaji supaya bisa membaca alquran," kata Yoga, bocah pelajar kelas empat SD tersebut.
 
Kepala Desa Wargasara, Hasim ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa saat ini mesin listrik yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang listriknya digunakan warga Pulau Tunda sedang rusak dan masih dalam perbaikan. 
 
"Selain memang mesinnya sudah tua (berusia 7 tahun), sehingga kerap terjadi kerusakan. Diperkirakan dalam satu pekan kedepan perbaikan akan selesai dan PLTD yang merupakan milik swadaya masyarakat itu pun bisa digunakan kembali," kata Hasim. 
 
Hasim menjelaskan, bahwa masyarakat di Pulau Tunda selama ini belum bisa menikmati listrik selama 24 jam full seperti yang dialami masyarakat lainnya. Dalam satu hari satu malam jika PLTD fungsi, masyarakat bisa menikmati listrik sekitar 5 jam saja, yakni pada malam hari mulao pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00. Selanjutnya untuk penerangan lampu dari malam hingga pagi rumah-rumah warga sekitar 300 unit, menggunakan listrik dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) bertenaga 25 Kilo volt amper yang hanya bisa bertahan 2 atau 3 jam saja. 
 
"Memang persoalan listrik masih menjadi kendala sebagian besar masyarakat Pulau Tunda. Namun bagi yang ekonominya mampu, mereka menggunakan genset untuk kebutuhan listrik mereka sehari-hari," jelas Hasim.
 

Pulau Tunda berpenduduk 1000 orang lebih itu, ada sekitar 300 rumah dan fasilitas umum lainnya yang konsumsi listriknya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) kapasitas 100 KVA dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kapasitas 25 KVA. untuk bisa menikmati listrik hanya sekitar 4 jam saja (pkl 18.00 s/d pkl 22.00) bersumber dari PLTD. smentara selanjutnya, listrik bersumber PLTS hanya bisa dinikmati kurang lebih 2 atau 3 jam saja. (TIM)

bimo rental

Go to top