Tingkat Kerawanan Pilkada Cilegon Tinggi, DKPP : KPU - Bawaslu Jangan Jadi Mesin Politik

Suasana Focus Group Discussion (FGD) penguatan kelembagaan antara DKPP, KPU dan Bawaslu Kota Cilegon. Suasana Focus Group Discussion (FGD) penguatan kelembagaan antara DKPP, KPU dan Bawaslu Kota Cilegon.
detakbanten.com CILEGON - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menilai tingkat kerawanan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cilegon 2020 cukup tinggi. DKPP mengingatkan agar KPU hingga Bawaslu tidak menjadi mesin politik calon kepala daerah.
 
Komisioner DKPP, Alfitra Salamm mengatakan Kota Cilegon merupakan salah satu daerah yang kerawanan pilkadanya cukup tinggi.
 
"Saya kira tingkat kerawanan (Pilkada) Kota Cilegon itu cukup tinggi terutama dari segi kontestasi sehingga ini menjadi pedoman, menjadi acuan referensi bagi KPU-Bawaslu ini sudah warning, hati-hati buat tingkat potensi konfliknya luar biasa," kata Alfitra kepada awak media ditemui di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (23/7).
 
Mengacu pada penilaian itu, Alfitra meminta seluruh komponen di KPU hingga Bawaslu Cilegon agar tidak menjadi mesin politik bagi salah satu calon. Ia mengingatkan agar penyelenggara Pemilu tetap netral sesuai ketentuang perundang-undangan.
 
"Sehingga kami minta KPU-Bawaslu bekerja secara benar tidak ada penyelenggara Pemilu menjadi bagian mesin dari peserta, jangan sampai ada," kata dia.
 
Lebih lanjut Alfitra mengatakan, jika masyarakat menemukan ada indikasi komisioner KPU-Bawaslu tidak netral dan berpihak ke salah satu calon, ia meminta agar masyarakat tidak segan melaporkan ke DKPP.
 
"Kalau ada bagian KPU-Bawaslu menjadi bagian mesin calon tolong diingatkan, tolong dilaporkan ke DKPP," ujarnya.
 
Ditempat yang sama, Ketua KPU Cilegon Irfan Alfi menegaskan pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai ketetapan atau norma yang ada dalam PKPU. Ia berharap terjadi transfer pengetahuan dari peserta, ke penyelenggara atau pengawas yang dibawahnya.
 
“Tujuan kita sama menciptakan pemilu yang berkualitas,” ungkap Irfan.
 
Irfan pun berpesan, kepada jajarannya di KPU Cilegon, atau badan ad hoc ditingkat kecamatan atau kelurahan dalam pelaksanaan pilkada harus menjaga Integritas.
 
“Paling tidak kita melakukan ikhtiar maksimal sesuai tugas dan fungsinya,” tandasnya.

bimo rental

Go to top