Pasalnya, kecaman itu datang usai wartawan yang bertugas meliput di Balaikota Tangerang Selatan tidak diperkenankan oleh mahasiswa untuk meliput pertemuan moment penting pasca demo tolak Omnibus Law.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Tangerang Selatan, Ahmad Rizki Suhaedi secara tegas mengambil sikap adanya pelarangan peliputan di Balaikota Tangsel.

"Kami sesalkan sikap mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Tangerang Selatan melarang media melakukan peliputan saat audiensi dengan Airin. Transparansi keterbukaan publik dihiraukan oleh mahasiswa," terang Ahmad Rizki Suhaedi.

Menurut Rizki, padahal media mempunyai peran penting untuk menyampaikan informasi kepada publik. Namun, dalam hal ini kenapa mahasiswa malah melarang.

Padahal, kata Rizki, sebelumnya saat aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di DPRD Tangsel dan berlanjut di Balaikota Tangsel menuntut untuk bertemu Airin diberitakan oleh rekan-rekan media yang bertugas di wilayah Tangerang Selatan.

"Kerja wartawan dilindungi UU dan isu ini bukan cuma kepentingan mahasiswa atau buruh saja, tapi juga kepentingan wartawan. Artinya, harus dikawal bersama,"urainya.

Seperti diketahui, sebelumnya organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus Tangerang Selatan, antara lain PMII, HMI, KAMMI, GMNI, SEMMI, IMM, dan Hikmahbudhi melakukan demo tolak Omnibus Law di DPRD Tangsel dan Balaikota Tangsel, pada Kamis (8/10/2020) lalu.