KAMMI Tuntut Jokowi Selesaikan Berbagai Persoalan Bangsa

KAMMI Tuntut Jokowi Selesaikan Berbagai Persoalan Bangsa

Detakbanten.com Serang - Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap Dollar amerika hingga pada nilai Rp 13.300, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menuntut Presiden Jokowi segera menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat.

"Kebutuhan masyarakat seperti sembako, BBM, dan kebutuhan pokok lainnya harus segera distabilkan. Hal itu karena akan menyusahkan masyarakat," ujar Sukatno Koordinator Aksi usai unjuk rasa di Jalan Jendral Sudirman Simpang Ciceri Kota Serang.

Sukatno mengatkan, mahasiswa meminta bangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia, perkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum, cabut dan batalkan pembangunan KEK Tanjung Lesung.

Lebih jauh Sukatno menjelaskan, Merosotnya nilai tukar rupiah merupakan yang terparah dalam sejarah, semenjak reformasi terjadi pada tahun 1998. "Kondisi ini menggambarkan goyahnya sektor ekonomi bangsa dibuktikan dengan neraca perdagangan melemah atau bahkan terus mengalami defisit," ungkapnya.

Selain itu, kata Sukanto, yang sangat dirasakan masyarakat adalah kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) Liquid Petroleum Gas (LPG) yang melonjak harganya, serta sembako yang lainnya seperti gula dan beras, tiket kereta api, tarif tol tak luput dari kenaikan harga.

"Padahal baru saja beberapa bulan menempati singgasana kepresidenan, Jokowi dianggap tidak becus dalam mengurus Negara, Jokowi sepertinya linglung dan lupa bahwa dirinya seorang presiden, sehingga saat permasalahan ekonomi ini kian membesar," ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, di samping itu kisruh yang terjadi antara KPK-Polri nyatanya masih menyisakan problematika yang belum usai. "Jokowi semestinya tanggung jawab dalam hal ini. Pasalnya beliaulah yang menggulirkan bola panas. Belum lagi ditambah dengan perpecahan partai politi kini menambah deretan catatan penegakan hukum yang dinilai perlu adanya kajian lebih mendalam untuk mengentaskan persoalan ini," paparnya.

Mahasiswa juga mengkritisi kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) di daerah Tanjung Lesung kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak tepat, karena secara infrastruktur dan kesiapan nyatanya jauh dari harapan. "kami tidak ingin dikecewakan kembali dengan dalih ingin membuat perekonomian meningkat apabila dibangun KEK, Padahal dari awal masyarakat tidak diikut sertakan dalam pembangunan tersebut," tegas Sukatno.

Menurut Sukanto, banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan di wilayah daerah penyangga KEK itu. Pihaknya khawatir dengan adanya KEK hanya dimanfaatkan oleh kapitalis asing.

 

 

Go to top