Beberapa Kebijakan Rektor yang harus diperbaiki di antaranya, adalah melaksanakan kebijakan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak sesuai dan terkesan asal-asalan, juga Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) yang terlalu memberatkan mahasiswa khususnya mahasiswa baru.

"Meski kebijakannya diatur dari Kemenristek Dikti. Namun, pada pelaksanaanya penetapan UKT kepada mahasiswa dilapangan terkesan asal-asalan. Ini jelas menimbulkan kegaduhan di kalangan mahasiswa. Khususnya mereka yang memiliki orang tua yang kurang mampu namun mendapatkan UKT dengan nomilal yang sangat besar dan ditambah lagi sekarang ada SPI, hal ini semakin menambah bingung antara kuliah atau tidaknya khususnya di Perguruan Tinggi Negeri,” kata Ketua Kumala Komisariat Untirta Sopian Ahmad pada Senin, (2/10/2017).

Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan Kumala Rismawati menambahkan, bukan saja UKT dan SPI, namun fasilitas khususnya untuk para mahasiswa dan para pengajar penyandang disabilitas ini kurang diperhatikan. Pasalnya, Rismawati melihat hal tersebut di Kampus C yang berada di Ciwaru, Kota Serang masih jauh dari kata layak untuk penyandang disabilitas yang membayar sama dengan mahasiswa lainnya.

“Untuk para penyandang disabilitas juga perlu di perhatikan lebih, karena masih banyak kekurangannya fasilitas untuk para penyandang disabilitas, hal ini perlu di perhatikan oleh seluruh para pemegang kebijakan di Untirta,” tutur Risma.

Selain itu Risma juga berharap di usia Untirta yang ke 36 tahun ini, mampu meberikan lulusan terbaik yang siap mengabdikan pada masyarakat Banten. “Saya berharap Untirta lebih maju, berkualitas, dapat bersaing dengan universitas lain yang bergengsi di indonesia dan mampu memberikan lulusan terbaik untuk mampu mengabdikan dirinya untuk masyarakat banten khususnya dan masyarakat Indonesia luasnya,” harap Risma.