"Naik 24,85%, dari sekitar 321,49 ribu menjadi 401,37 ribu. Naik sekitar 79,88 ribu," katanya saat dikonfirmasi detakbanten.com, Senin lalu (15/02/2021).

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Provinsi Banten Andika Hazrumy mengungkapkan jika pihaknya sempat mendiskusikan persoalan terkait naiknya angka kemiskinan di Provinsi Banten.

"Kami sempat diskusikan pada saat itu, kami juga sempat menanyakan apa yang menjadi landasan banten ini tingkat penganggurannya tertinggi, yah salah satunya yang menjadi objek survei itu, tidak hanya masyarakat yang memiliki KTP Banten loh," kata Wagub Andika saat ditemui di Hotel Fame, Serpong, Kamis malam (25/2/2021).

Dia bilang, BPS ketika melakukan survei tersebut menggunakan metode seperti apa dan bagaimana mekanismenya.

"Jadi perlu juga diluruskan, metode yang mereka lakukan, masyarakat yang tinggal di wilayah Banten tiga bulan tidak mendapatkan kerja. Walaupun tidak memiliki KTP Banten, itu dianggapnya masyarakat Banten, itu perlu diluruskan juga kepada BPS yah," terang Wagub.

Menurutnya, BPS Banten harus bisa memisahkan mana yang masyarakat murni Banten dan mana yang bukan masyarakat Banten.

"BPS Banten dalam kapasitas ini juga harus bisa memisahkan mana yang murni masyarakat Banten dan mana yang dari luar Banten, yah seperti itu." tandasnya. (Raf)