Kata dia, hal tersebut dilakukan, karena pagu anggaran yang digelontorkan kepada DLHK tidak memadai. Selain itu, dalam Perda yang baru disahkan, juga tertuang pihak ketiga yang memiliki kendaraan bisa bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Bisa pihak ketiga, di Perda kita yang baru disahkan, bisa pihak ketiga yang punya armada angkutan sampah bisa juga kerjasama sama kita" kata Taufik kepada wartawan, Rabu, (1/3/2023).

Taufik menyebutkan idealnya itu, DLHK harus memiliki 600 hingga 800 armada pengangkut sampah agar dapat menangani sampah di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.

Namun, lanjut dia, sayangnya DLHK hanya mendapat gelontoran dana APBD sebesar Rp. 90 Miliar, dan anggaran itu 80% nya habis untuk biaya operasional sampah dan gaji pegawai saja.

"Belum ada penambahan armada, saya aja dikasih Pagu sekitar Rp. 90 Miliar. Rp. 70 Miliar aja udah operasional sampah, gaji supir, kenek, pesapon, BBM. Kita nggak bisa ngebangun kalau gak ditambahin" jelasnya.

Sementara, saat disinggung terkait salah satu tokoh masyarakat menilai Pemkab Tangerang melalui programnya telah gagal dalam menangani sampah di wilayah.

Taufik menyatakan, DLHK siap belajar dari Kabupaten/Kota lain, jika memang daerah tersebut berhasil dalam persoalan sampah.

"Kabupaten/kota mana yang sudah berhasil. Berikan contoh ke saya, kami akan belajar ke sana" tandasnya. (Day/Han).