KH. Ues mengungkapkan, MUI Kabupaten Tangerang dengan tegas menolak RUU HIP, bukan lagi pada tahap permintaan menunda pembahasannya. Menurutnya, langkah tegas ini diambil karena RUU HIP memiliki banyak masalah, baik secara formil maupun materil.

 

“Kami menolak RUU HIP, karena banyak muatan yang terkesan tendensius dan dapat mendegradasi nilai-nilai Pancasila. Kami mendorong agar DPR RI dan Pemerintah segera melakukan pembatalan terhadap RUU HIP, bukan penundaan pembahasan,” tegas KH. Ues jumat(26/6).

 

Ues yang juga Mudir Ma’had Tarbiyatul Mubtadiin, Desa Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa ini menilai, Pancasila adalah idelogi negara dan sumber dari Tata Negara Indonesia. “Jadi tidak harus dikerdilkan dengan adanya RUU HIP itu. Pancasila itu sudah baku dan final,” terangnya.

 

Menurut Ues, Pancasila merupakan hasil pembahasan yang cukup panjang dan komprehensif. Apalagi disusun oleh para pendiri negara yang merupakan orang-orang kredibel atau mumpuni, juga sudah mempertimbangkan berbagai aspek. 

 

“Bagi umat Islam, Pancasila itu monumen kokoh untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, kalau kita ingin menang sendiri maka mestinya dasar negara ini ya Islam. Jadi demi tegaknya nusantara, makanya kami memilih ideologi Pancasila,” tegasnya.

 

Selain itu, RUU HIP ini ada potensi menimbulkan kontroversi dan juga penolakan dari berbagai kalangan. Seperti tidak adanya Tap MPRS XXV/1966 tentang larangan komunisme. Sikap penolakan MUI Kabupaten Tangerang ini juga sejalan dengan MUI Pusat dan Provinsi. 

 

“Pembahasan RUU HIP ini tidak urgen. Jadi dihentikan saja pembahasannya, karena hanya menguras tenaga dan waktu. Masih banyak hal yang sebaiknya dipikirkan, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.