Print this page

PJ Gubernur Babel Dukung Kebijakan PKKPRL Untuk Tata kelola Pertimahan Babel

PJ Gubernur Babel Dukung Kebijakan PKKPRL Untuk Tata kelola Pertimahan Babel

Detakbanten.com, BABEL - Keluarnya kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) antara PT Timah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mendapat apresiasi dan dukungan dari Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ini menurut Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Akan menjadi sarana untuk memperbaiki tata kelola pertimahan di Bangka Belitung agar berjalan secara optimal dan sesuai kaidahnya.

Menurut Ridwan Djamaluddin, selaku pihak yang berwenang dalam melakukan aktivitas pertambangan. PT Timah harus menjadi leading atau percontohan termasuk terhadap para pelaku penambangan rakyat. Agar tidak lagi terjadinya kesalahan
dalam pengelolaan serta pemanfaatannya. Sehingga dalam hal menambang, para pelakunya dapat juga memikirkan kesinambangunan ketersediaan sumber daya yang ada dan tidak terjadi gesekan.

"Upaya kita ini adalah untuk menata kegiatan pertimahan. Jadi PKKPRL yang bapak-bapak keluarkan ini sangatlah penting untuk memberi ruang bahwa kegiatan pertambangan ini haruslah dilakukan dengan mengikuti tata kelola atau kaidah pertambangan yang baik. Di sinilah salah satu kunci pentingnya agar nanti khususnya PT Timah bisa menjadi prime mover nya untuk mengajak warga masyarakat yang selama ini ikut terlibat dalam kegiatan pertambangan timah bisa masuk pada jalur yang benar itu. Karena sesungguhnya ketika timah ini kita tambang kita tidak hanya memikirkan kepentingan generasi masa kini tapi juga kita harus memikirkan kepentingan generasi masa depan," ujar Ridwan Djamaluddin, Rabu (8/3/2023).

Untuk itu, melalui adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam mengeluarkan PKKPRL ini. Akan dapat dijadikan penyeimbang antara pengembangan dan pemanfaatan kawasan laut. Baik digunakan untuk perikanan, penambangan, maupun kepariwisataan dapat berjalan secara berdampingan demi peningkatan perekonomian biru seperti yang diharapkan.