Dugaan kecurangan yang dilakukan komisioner KPU Kota Tanjungbalai berkaitan rekrutmen penetapan PPK dan PPS Pemilihan umum 2024 sekota Tanjungbalai dengan nilai tertinggi diujian CAT.

Akan tetapi disaat penetapan tidak lulus begitu juga yang pernah menjadi PPS dan PPK ditahun sebelumnya tidak masuk, padahal tidak ada bermasalah dan sukses melaksanakan tugasnya begitupun tidak lulus.

Maka dalam hal itu wartawan mencoba menghubungi mengkonfirmasi Ketua KPU kota Tanjungbalai Luhut Parlinggoman Siahaan pada, Jumat (20/1/2023) dengan isi pertanyaan,
Izin konfirmasi pak, terkait sistem perekrutan PPS bagaimana pak, apakah antara nilai seleksi tertulis dan wawancara saling berkaitan? terkait hal tersebut mohon tanggapan pak.

Minggu (22/1/2023) wartawan mengkonfirmasi terkait tanggapan aktivis dengan isi pertanyaan, pak ketua izin konfirmasi, terkait Aktivis meminta DKPP memeriksa Komisioner KPU atas dugaan kecurangan hasil Penetapan PPK dan PPS Pemilihan Umum 2024, atas hal tersebut Bagaimana Tanggapan bapak?.

Senin, (23/1/2023) wartawan kembali mengkonfirmasi terkait tanggapan salah seorang mahasiswa Univa Medan, mendesak DKPP RI segera melakukan penyelidikan serius terhadap jajaran Komisioner KPU Kota Tanjungbalai.

Karena banyaknya beberapa pengaduan yang berkembang para peserta seleksi anggota PPK dan PPS pemilihan umum 2024 di Kota Tanjungbalai berbagai dugaan kejanggalan dalam proses seleksi yang dilakukan tim seleksi masing-masing, Mengenai hal tersebut mohon tanggapannya pak.

Ketua KPU Tanjungbalai Luhut Parlinggoman Siahaan bungkam tidak menjawab konfirmasi wartawan padahal WhatsAppnya kelihatan online dan sudah terbaca.(Gani)