Pengusaha Daerah Harus Diberi Kesempatan
JAKARTA-Pemerintah perlu membuat kebijakana yang mendukung iklim pengusaha bisa berkembang. Karena itu bisa mendorong pertumbuhan pengusaha daerah. Sehingga berdampak pada perekonomian nasional.
Konvensi Rakyat Diprediksi Saingi Capres Demokrat
JAKARTA-Konvensi Rakyat akan segera digelar guna mencari tokoh-tokoh capres yang tak diusung partai politk. "Bisa jadi lebih meriah ketimbang konvensi capres yang lainnya, kita ingin menampilkan tokoh-tokoh yang layak tetapi belum ke publik," kata Ketua Komite Konvensi Rakyat, KH Sholahuddin Wahid dalam diskusi "Kriteria Pemimpin Nasional" di Jakarta, Senin,(18/11).
Lemhanas Nilai Ketahanan Nasional RI Lemah
JAKARTA-Posisi ketahanan nasional NKRI dalam kajian Lemhanas pada 2011-2012 dinilai tidak tangguh, alias rentan terhadap serangan. Kajian ini terungkap dari 33 propinsi yang diukur melalui semua parameter.
Bambang : 30 Nama Diusulkan Jadi Pahlawan
JAKARTA-Tim Seleksi Calon Pahlawan Nasional, Bambang W Soeharto menegaskan ada sekitar 30 usulan nama calon pahlawan nasional yang masuk. Namun dari sejumlah nama yang diusulkan hanya 11 nama yang bisa masuk.
Capres “Ambisius” Tak Cocok Jadi Pemimpin
JAKARTA-Masyarakat diminta berhati-hati dalam memilih pemimpin, terutama calon presiden (capres) terlalu berambisi. Model capres seperti ini juga kurang baik untuk Indonesia.
Konsep Kamnas Sudah Kuno
JAKARTA-Kekuatan ekonomi bisa menjadi salah senjata keamanan nasional yang cukup ampuh. Alasannya, dalam kondisi ekonomi dunia yang belum pulih dari gejolak krisis keuangan yang masih terjadi di sebagian Eropa, maka isu economic security menjadi isu penting.
Lembaga Survey Harus Umumkan Pemberi Dana
JAKARTA - Lembaga survey Politik harus berani mengumumkan siapa penyandang dana dari hasil penelitiannya. Masalahnya, hal ini sebagai bagian dari kode etik lembaga. Sehingga masyarakat mengetahui secara transparan.
Perekrutan Capres Harus Dibenahi
Tangsel dan Bandung jadi Contoh Science Techno Park
JAKARTA - Pertemuan segi tiga berlangsung di Kementerian Riset dan Tekhnologi, antara Kemenristek, Unesco Technopolis Assosiation atau WTA, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Rabu (30/10).
Dana Bansos Banten 2011-2012 Tak Wajar
JAKARTA- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan pengelolaan dana bantuan sosial Propinsi Banten 2011-2012 dinilai tidak wajar, alias ada penyimpangan. “Yang jelas laporan keuangan ditemukan angka yang tidak wajar pada 2011-2012," kata anggota BPK RI , Agung Firman Sampurna di Jakarta, Selasa (29/10)
