Tujuannya agar pemberian subsidi untuk tarif KRL dapat tepat sasaran.

Diketahui, selama ini tarif penumpang KRL masih disubsidi oleh pemerintah.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat, tahun 2021, realisasi subsidi tarif pengguna KRL dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) menembus Rp 2,14 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan agar subsidi tepat sasaran, maka perlu skema tepat.

"Salah satunya, akan ada kartu baru untuk membedakan profil penumpang KRL," kata Budi.

Sebab, seharusnya, kata Budi, penumpang golongan ekonomi mampu, tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp 10.000.

"Kalau semua subsidi didapat ke masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL hanya Rp 4.000, itu sebenarnya cost-nya Rp 10-15 ribu," jelas Budi.

Walau begitu, hingga kini, Budi masih belum merinci pasti tarif KRL yang bakal dipatok nanti untuk masyarakat mampu.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyatakan penumpang dengan kategori mampu membayar sesuai harga asli KRL. Mengacu pernyataan Budi, maka tarif penumpang mampu Rp 10-15 ribu.

Pihaknya juga masih menimbang data apa yang akan jadi dasar pembeda antarpenumpang. Ia menyebut akan menggunakan data Kementerian Dalam Negeri atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.