Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyebutkan bahwa nstansi yang terkait pelayanan publik secara langsung atau WFO tetap diterapkan optimal 100%.

"Istansi yang langsung terkait masyarakat tetap WFO 100%, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, hingga utilitas dasar," kata Azwar, dalam keterangan dikutip Antara, Minggu (14/4/2024).

Jadi, lanjut Azwar, untuk pelayanan langsung ke publik, tetap berjalan optimal sesuai arahan Jokowi yang ingin kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi.

Untuk instansi pemerintah terkait administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50% dari jumlah pegawai. Tentu, teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.

Lalu, instansi terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50% di antaranya bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi terkait administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50%. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contoh, bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lain wajib WFO,” tambahnya.