Detak Banten - Detak Berita Nusantara Seketika Menjangkau Dunia

Walau Jadi Korban, Lion Air Siap Mengganti Kerugian Korban Pencurian

detakbanten.com Kota TANGERANG - Paska tertangkapnya 4 tersangka pencurian koper yang dilakukan oleh porter maskapai Lion Air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sejumlah pejabat maskapai penerbangan dan otoritas bandara menggelar konferensi pers di Gedung Angkasa Pura 2, Rabu (6/1/16).

Polres Bandara Kembangkan Peyelidikan Pencurian Dalam Bagasi

detakbanten.com BANDARA  SOETTA - Maraknya pencurian dalam bagasi di Bandara Soekarno Hatta (Soeta) Tangerang, ternyata ditanggapi serius pihak kepolisian Polres Bandara dengan terus melakukan penyidikan.

Mahasiswa Minta Pemerintah Sosialisasikan MEA Secara Gencar

Mahasiswa Minta Pemerintah Sosialisasikan MEA Secara Gencar

detakbanten.com TANGERANG - Sejumlah mahasiwa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa UIN (KMU) Jakarta, mengharapkan pemerintah mengeluarkan pengumuman langsung tentang datangnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kepada masyarakat .

Kongres HMI Ke-29 Molor Lagi

detakbanten.com PEKAN BARU - Sesuai jadwal yang telah direncakan oleh Panitia Nasional Kongres (Panasko) HMI ke-29, semestinya tahapan demi tahapan telah usai namun hingga hari ini (26/11) belum usai.

Ketua MK Arief Hidayat

Putusan MK, Honorer Usia di Atas 35 Tahun Tak Bisa Diangkat CPNS

detakbanten.com JAKARTA - Keinginan tenaga honorer terutama yang berusia di atas 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS buyar sudah. Ini menyusul dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh Rochmadi Sularsono, PNS asal Ponorogo dan tiga tenaga honorer yaitu Wahid Ahmad Nahrowi, Siti Murijstul Khadijah, serta Iva Fitria.

Presiden Jokowi Sematkan Lencana Melati Kepada Airin Rachmi Diany

detakbanten.com TANGSEL - Walikota Tangerang Selatan terima penghargaan lencana Melati dalam perayaan ke-54 Hari Pramuka di Cibubur, Minggu (16/8/2015), dari Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo (Jokowi).

Suhendar:Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Hanya Omong Kosong

detakbanten.com PAMULANG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tangerang Public Transparancy Wath (TRUTH) melalui wakil koordinatornya mengungkapkan, dirinya sangat menyesalkan rendahnya Tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi proyek alat kesehatan dan fisik RSUD serta Puskesmas Tangerang Selatan tahun 2010 dan 2012, Dadang M Epid dinilai rendah. Tuntutan itu dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah dalam hal ini pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dadang M.Epid Dituntut 5 Tahun Penjara, Sidang Dilanjut Pekan Depan

detakbanten.com SERANG - Setelah sempat tertunda satu hari, akhirnya sidang tuntutan terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Dadang M Epid, terdakwa kasus proyek alat kesehatan (alkes) dan fisik RSUD serta Puskesmas Tangsel tahun 2010 - 2012, digelar Pengadilan Tipikor Serang, Rabu malam ( 12/8/2015).

Komisi II DPR RI Desak Mendagri Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah

Komisi II DPR RI Desak Mendagri Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah

detakbanten.com JAKARTA - Beberapa kepala daerah (petahana) mengajukan pengunduran diri menjelang pendaftaran Pilkada 26-27 Juli 2015. Hal ini dilakukan untuk mensiasati Undang-Undang Pilkada yang melarang keluarga petahana mencalonkan diri.

Hal ini juga dipicu oleh terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum bernomor 302/VI/KPU/2015 berbuntut panjang karena dianggap membuka 'kran' politik dinasti. Wakil Ketua Komisi II asal Demokrat, DR. Wahidin Halim, M.Si. yang biasa akrab disapa WH menyoroti perlu ada regulasi tegas mencegah fenomena tersebut.

"Memang ada syahwat kekuasaan di mana ini menjadi keprihatinan nasional, bahwa dalam politik cenderung kekuasaan itu ditradisikan turun menurun. Ini jadi gugatan masyarakat banyak," kata Wahidin Halim sebelum rapat di Komisi II Gedung DPR RI, Jakarta. Selasa(23/06/2015).

WH juga mengatakan, sebetulnya Undang-Undang tentang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru disahkan DPR, sudah melarang keluarga petahana mencalonkan diri. Namun ternyata Undang-Undang itu disiasati dengan pengunduran diri agar tak disebut 'petahana'.

"Undang-Undang syaratkan cegah politk dinasti dengan buat norma-norma yang paling tidak mengurangi kecederungan syahwat kekuasaan dari saudara-saudara kita yang membangun tradisi politik," ujar mantan Walikota Tangerang dua periode itu.

"Tapi Undang-Undang, peraturan, termasuk kaidah-kaidah, saya kira apapun bisa disiasati kalau orang mau berpikir dan berbuat siasat," tambahnya.

Karenanya, menurut orang dekat dengan mantan Presiden SBY ini, terkait pengunduran diri kepala daerah untuk memuluskan politik dinasti dalam Pilkada 2015, perlu mendapat ketegasan dari DPRD dan Kemendagri agar menolak pengunduran diri kepala daerah bersangkutan.

Dhani : Detak Group Berawal Dari Teras Ke Teras

detakbanten.com MARTAPURA - Tiga tahun lamanya Detak Group telah berkiprah dalam dunia media dan mampu menjangkau untuk memberikan informasi ke setiap lapisan masyarakat.

 

 

Go to top