Sebuah "kasus" berikut ini hendaknya bisa dijadikan cermin untuk pembelajaran para pendidik dan pihak terkait lainya. Adalah komite sekolah beserta beberapa orang tua siswa di SMKN 11 Pandeglang, telah mengusulkan agar kepala sekolah yang menjabat saat ini, yaitu Abdurrohman segera dipindahkan.

Sang kepala, di sekolah yang berlokasi di kecamatan Mekarjaya tersebut, dituding tidak transparan dalam mengelola manajemen di lembaga yang dipimpinnya. Dia dinilai terlalu "pelit" untuk melibatkan komite ataupun dewan guru baik dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan.

Disampaikan oleh ketua komite, Lukman Efendi, di era sekarang, manajemen sekolah harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Dana Bos (Bantuan oprasional sekolah) harus jelas penggunaannya dan tepat sasaran, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terutama dalam hal ini adalah para siswa sebagai calon penerus pemimpin bangsa.

"Kami atas nama komite dan mewakili dari orang tua siswa kecewa dengan kepemimpinan pak Abdurrohman saat ini, kami sudah tidak dianggap, seperti dana Bos itu seharusnya dipampang didinding sehingga kami tahu berapa jumlahnya dan untuk apa saja penggunaannya," kata ketua komite SMKN 11, Lukman Efendi, Sabtu kemarin di Pandeglang.

Buntut dari kekecewaan tersebut, Lukman mengaku telah melaporkan sang Kepsek ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan menuntut agar Abdurrohman diganti. Namun surat yang dilayangkan pada saat Dindikbud masih dibawah pimpinan Kadis Dadan Tafif Danial tersebut tidak pernah ada jawabannya. Dilanjutkan dengan surat berikutnya yang dilayangkan pada saat bertetapan dengan perayaan hari Kartini (21 April), Komite sekolah menyurati Bupati wanita pertama dikota santri, Hj. Irna Narulita, yang isinya kurang lebih sama dengan surat yang pertama. Lukman mengancam akan melakukan aksi unjukrasa ke kantor Dindikbud jika surat tuntutannya tetap tidak ditanggapi.

"Ini demi anak-anak kami, demi dunia pendidikan Pandeglang sekarang dan kedepan, umumnya Indonesia agar lebih baik," tandas Lukman yang juga merupakan mantan Kepala Desa Mekarjaya.

Keluhan atas kepemimpinan sang Kepsek juga datang dari beberapa guru yang mengajar disekolah tersebut. Salahsatu guru yang identitasnya minta tidak disebutkan, menilai Abdurohman selain tidak transparan juga dianggap tidak peka terhadap persoalan yang ada. Seperti dalam hal menempatkan orang yang menjadi wakil kepala sekolah di bidang Humas dan Sapras yang mengambil dari tenaga guru honorer. "Betul dia itu mempunyai hak untuk menempatkan orang, tapi ya alangkah tepatnya yang mengisi posisi itu adalah dari tenaga guru yang sudah PNS," katanya.