"Kalau ada yang melaporkan adanya penyimpangan anggaran dana desa, kita akan tindak lanjuti melalui pelayanan pengaduan masyarakat (Dumas)," terang kepala Inspektorat Tini Wartini saat dihubungi.

Program Kerja Tahunan Pemeriksaan (PKTP) kata Tini saat ini rutin dilaksanakan, meliputi audit kinerja, audit kerja, ketaatan, audit tertentu, audit monitoring evaluasi (monev) Meski banyak program dari pemerintah pusat yang butuh penanganan cepat, namun tetap saja jika ada pengaduan masyarakat dilengkapi bukti - bukti akan tindaklanjuti secara cepat.

"Kita akan klarifikasi dengan mengecek langsung ke desa, titik kegiatan mana yang dilaporkan oleh masyarakat, kita akan bekerja secara obyektif," terang Tini.

Sebelumnya diberitakan, LSM Komunitas Masyarakat Peduli Anti Korupsi (KOMPAK) menduga Inspektorat saat itu dijabat Uyung Mulyadi kecolongan, hal tersebut dikatakan ketua LSM Kompak Retno Juarno kepada wartawan, Jum'at (10/6/2022)

Menurut Retno, dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil berawal dari salah satu mobil yang dipakai warga ke Jakarta kemudian ditilang oleh Lantas Polda Metro jaya, karena memakai plat palsu, dan saat itu pihak pemerintahan desa yang dijabat Holiludin Kades Buaran Mangga priode 2019 - 2025 pengganti Dulmajid, tidak menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPPKB.

"Dan pintu masuk awalnya disitu kita sikapi dan di media juga ramai bahwa kendaraan Pemdes Buaran Mangga warisan kades lama bodong, padahal dibeli dari dana desa," kata Retno Juarno Ketua LSM Kompak, Jum'at (10/6/2022).