Mirip Open Bidding Kadis, Surat Tugas DPP Golkar Berubah Menjadi 3 Nama
detakbanten.com TANGERANG - Publik dikejutkan dengan keluarnya surat undangan DPP Golkar pada 4 April 2024 lalu, pasalnya surat tersebut mengundang sejumlah nama yang akan diusung oleh partai Golkar pada Pemilihan Bupati Tangerang serentak yang digelar November mendatang, sebelumnya DPP Golkar hanya mengeluarkan satu nama yakni Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang Mad Romli sesuai dengan hasil Rapimda Partai Golkar, namun tanggal 14 April 2024 lalu ada nama lain selain Mad Romli yakni Maesyal Rasyid yang merupakan ASN aktif yang menjabat Sekda Kabupaten Tangerang, dan Intan Nurul Hikmah pengurus DPD Golkar Kabupaten Tangerang.
"Ini mirip seperti open bidding Kepala Dinas saja, artinya nantinya DPP Golkar akan menilai ketiga bakal calon bupati yang muncul sesuai dengan elektabilitas hasil survey," terang Pengamat Kebijakan Publik Taslim Irawan kepada Detak Banten, Kamis (18/4/2024).
Taslim mengatakan, masuknya dua nama kandidat bakal calon Bupati dan wakil Bupati Tangerang kedalam surat undangan DPP Golkar, tidak ujug - ujug tanpa adanya maksud dan tujuan, sebagai Partai Besar, tentunya Golkar memiliki alasan tersendiri dalam menjatuhkan rekomendasi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, salah satunya adalah rekam jejak, jam terbang dan kemampuan SDM menjadi Kepala Daerah, karenanya keputusan DPP Golkar dengan menjaring nama lebih dari satu merupakan terobosan karena Partai Golkar memiliki banyak stok calon pemimpin yang potensial.
" Tidak hanya isi tas saja yang dilihat DPP Golkar, namun elektabilitas serta SDM atau kemampuan serta leadership menjadi faktor penentu,"tandasnya.
Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengumpulkan seribuan bakal calon kepala daerah dari seluruh Indonesia pada 14 April 2024 .
"Agenda hari ini pertemuan dengan calon-calon kepala daerah, yang telah mendapatkan surat penugasan," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar.
Dia menjelaskan dalam pertemuan itu, hadir hadir 1.164 calon kepala daerah, untuk tingkatan pemilihan gubernur, walikota dan bupati.
"Ini menjadi persiapan menuju pemilihan kepala daerah di bulan November 2024," ujarnya.
Lanjut dia, dijelaskan pula tahapan dan jadwal yang akan dilakukan Partai Golkar dalam penjaringan calon kepala daerah, termasuk pelibatan lembaga survei.
"Partai Golkar menjelaskan lembaga survei yang bisa dipakai di berbagai daerah, tentunya lembaga-lembaga tersebut diakui oleh Golkar," katanya.
Airlangga menyatakan Golkar juga memberikan penugasan kepada seluruh calon kepala daerah, untuk melakukan sosialisasi di masyarakat. DPP Golkar akan melakukan evaluasi pertama di Bulan Mei 2024.
