Menurut Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari UNIS Adib Miftahul, apa yang dilakukan DPRD Kota Tangerang tidak memiliki empati di tengah krisis sosial masyarakat karena terdampak wabah Covid-19. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan uluran bantuan dari pemerintah berupa bansos, yang juga belum tentu bisa mengcover semua.

 

"Rakyat menunggu bansos yang belum tentu bisa mengcover semua, disaat masyarakat lagi susah makan, tapi wakil rakyatnya dinilai diberikan privillage kemewahan.  Kemewahan-kemewahan yang selalu dipertontonkan, apalagi saat wabah covid19 begini akan menjadi bom waktu," ungkap Adib kepada awak media. Selasa (12/5/2020).

 

Adib mempertanyakan janji anggota DPRD Kota Tangerang yang akan menyumbangkan satu tahun gaji untuk membantu penanganan Covid-19, bisa dikatakan hanya sebagai pencitraan saja. Hal tersebut terbukti dengan rencana untuk membeli fasilitas kendaraan baru.

 

"kalau melihat jejak digital, berarti sumbangan gaji dari anggota DPRD untuk disumbangkan kepada penanganan corona hanya pencitraan semata. Buktinya, empati mereka tak ada ketika masyarakatnya susah. Tapi yg dipertontonkan adalah fasilitas mobil baru," terang Adib.

 

Indikasi pencitraan soal sumbangan gaji, sampai sekarang kita tidak tahu gaji yang disumbangkan itu kemana? 

 

Lanjut Adib, rencana pengadaan mobil dinas tersebut harus segera dibatalkan, pemerintah harus lebih fokus pada prioritas rasionalisasi anggaran. Tentunya disaat krisis seperti ini, pemerintah pasti kesulitan dari pendapatan dan harus berpikir keras untuk menggeser anggaran yang ada untuk penanganan Covid-19.

 

"Pengadaan harus dibatalkan. Pemerintah lagi fokus prioritas rasionalisasi anggaran untuk penanganan virus corona khususnya di Kota Tangerang, dan mestinya wakil rakyat yang duduk di DPRD harus support dan prihatin." tandasnya.

 

Untuk diketahui dari beberapa pemberitaan di media, DPRD Kota Tangerang akan berencana mengadakan fasilitas mobil dinas untuk pimpinan dewan. Mobil yang bakal digunakan pimpinan wakil rakyat yakni berupa Honda Accord dengan menyedot Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sekitar Rp 1,4 miliar.