Apa saja? Adapun tuntutan PPDI, kata Tahril, pertama, yakni terkait kejelasan status perangkat desa, hingga apa status kepegawaiannya. "Kami memohon ke pemangku kebijakan untuk memberikan kejelasan atas kepegawaian perangkat desa," ujar Tahril, di lokasi.

Kedua, sambungnya, maraknya pemberhentian yang nonprosedural oleh oknum kepala desa kepada perangkat desa. “Kami memohon agar ini terlindungi," tambahnya.

Tahril mengancam akan menurunkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tak dipenuhi DPR RI. "Kalau tuntutan tak terpenuhi, kami terus berusaha melalui jalur hukum dan menurunkan audiens 10 kali lipat," jelasnya.

Tahril menuturkan pihaknya bakal mengupayakan agar tuntutan dikabulkan. Lalu, sebanyak 70 perwakilan PPDI juga akan berdiskusi dengan anggota DPR untuk membahas tuntutan mereka. Pihaknya mengupayakan semua tuntutan diloloskan dan dikabulkan.