Kedatangan puluhan warga yang didampingi oleh Komunitas Buruh Migran tersebut, untuk meminta kejelasan terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang hingga saat ini tidak pernah diterima.

 

"Yang kita tangani ada sekitar 48 KK yang merupakan keluarga purna TKI yang setelah dilakukan pengecekan data di Kemensos mereka adalah penerima PKH dan ada juga yang penerima BPNT, namun faktanya mereka tidak pernah menerima," kata perwakilan Komunitas Buruh Migran dari BP3TKI Kecamatan Kronjo, Syarif Hidayatullah, kepada wartawan, Senin (29/06/20).

 

Dia menjelaskan, meski terdaftar sebagai penerima BPNT atau PKH sejak tahun 2018, mereka tidak pernah memegang kartu penerima bantuan ataupun ATM PKH.

 

"Kami sudah sempat bertemu dengan Dinas Sosial, dan diterangkan bahwa yang dipakai oleh Dinsos bukan data dari SIKS-NG," ujarnya.

 

Dia juga menambahkan, setelah dilayangkan surat terkait hal tersebut, ada beberapa warga yang kemudian menerima bantuan.

 

"Ya, setelah kita layangkang surat ada beberapa yang menerima bantuan selama beberapa bulan," jelasnya.

 

Camat Kronjo, Tibi juga membenarkan, dari 48 KK yang mengadu tersebut, hanya 3 KK yang masuk dalam daftar penerima BPNT dan PKH dan 45 warga hanya terdaftar sebagai penerima BPNT.

 

"Setelah tadi dicek bersama-sama oleh TKSK, ternyata dari 48 KK hanya ada 3 orang yang namanya terdaftar, dan sudah menerima bantuan," kata Tibi.