‘’Realisasi anggaran melalui KPU dan Bawaslu sebagai mitra kerja dari KPPN yang dikunjungi (KPPN Jakarta IV dan KPPN Jakarta VI) mencapai Rp20 triliun,’’ kata Sri, saat kunjungan pemantauan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta dikutip Detakbanten.com, Senin (25/12/2023).

Belanja ini, lanjut Sri, untuk pembentukan badan ad hoc, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Lalu, data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye pemilu, serta pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.

‘’Dukungan Pemilu juga digelar 14 K/L lain dengan anggaran Rp3,4 triliun. Ini dimanfaatkan untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyelenggaraan Pemilu, dan diseminasi informasi, sosialisasi, dan peliputan P
Pemilu,’’ tambahnya.

Secara nasional, sampai 21 Desember 2023, realisasi belanja negara tercatat menembus Rp2.796,6 triliun. Angka ini setara 88,3% dari pagu APBN Rp3.061,2 triliun.

Realisasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke daerah (TKD) senilai Rp771,4 triliun. Alhasil, masih sisa pagu Rp366,3 triliun atau 11,7% dari total pagi.