Selain ‘uang ketok’, ia menyebutkan masalah lain di daerah, yaitu soal rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. "Ini issue berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemda yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran,” jelasnya.

Selain itu persoalan lain, masih terjadinya tidak sinkron program prioritas nasional dengan anggaran daerah. Hal ini kerap ditemui, seperti pengentasan stunting, kemiskinan ekstrim, pemberantasan TBC. "Hingga program pendidikan dan kesehatan yang kerap pada tingkat lapangan justru tak tersedia anggaran,” paparnya.

Diakuinya, persoalan itu terjadi karena penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan. Padahal, sambungnya, teknologi itu sudah ada sejak lama.

“Teknologi informasi mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemda pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara-Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor lewat SIMBARA,” tukasnya.