Ketua KONI Tangsel Ditetapkan Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah

detakbanten.com, TANGSEL-Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangsel berinisial RJ, ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan manipulasi anggaran hibah KONI tahun 2019 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel.

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Korupsi karena Desakan Donatur Pilkada

Ketua KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Korupsi karena Desakan Donatur Pilkada

detakbanten.com JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

Surat mengundurkan Pejabat di dinas kesehatan Banten

Pejabat Dinkes Banten Ramai-ramai Mengundurkan Diri, Ini Penjelasan BKD Banten

Detakbanten.com, Serang - Dampak adanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditahan Kejati Banten, akibat mark up pengadaan Masker, sebanyak 20 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Banten ramai-ramai menandatangai surat mengundurkan diri.

Terbongkar Kasus Korupsi di Banten,  Ketua Parmusi Banten : Jangan Mengotori Tanah Jawara

Terbongkar Kasus Korupsi di Banten,  Ketua Parmusi Banten : Jangan Mengotori Tanah Jawara

Detakbanten.com, Serang - Di tahun 2021 adalah tahun yang sangat memalukan bagi Gubernur Banten, Wahidin Halim bersama pasangannya Wakil Gubernur Banten, Andhika Hazrumi.

Zaki Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Tingkat Provinsi Banten

Zaki Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi Tingkat Provinsi Banten

detakbanten.com TANGERANG ,-- Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengikuti rapat koordinasi percepatan penanganan korupsi di Lingkup Pemerintah Provinsi Banten. Acara tersebut digelar secara virtual dan Bupati Tangerang mengikuti bersama dengan jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Tangerang di Pendopo Bupati Tangerang, Rabu (24/2/21).

Belum Maksimal, Kejari Cilegon Kembali Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Belum Maksimal, Kejari Cilegon Kembali Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

detakbanten.com Cilegon - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon kembali mencanangkan pembangunan menuju zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Cilegon, Senin (25/1/2021).

Labirin Korupsi dan Anomali Mahkamah Agung

Labirin Korupsi dan Anomali Mahkamah Agung

detakbanten.com JAKARTA - “Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri” demikian ucap Bung Karno saat berpidato pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November tahun 1961 silam. Secara retrospektif, makna dari ucapan tersebut dapat dielaborasi sebagai berikut: “Dahulu sebelum kemerdekaan tujuan kita adalah merdeka, dan untuk mencapai kemerdekaan, maka kita memiliki musuh yang sama yang harus kita lawan secara bersama, yakni penjajah”. Tak heran, sebelum masa kemerdekaan, spektrum politik yang sangat diametrikal sekalipun; komunis, nasionalis, dan Islam bisa “bersatu” untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah.

foto/net

Jokowi : Saya Tidak Akan Melindungi yang Terlibat Korupsi

detakbanten.com JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (06/12/2020).

Kelompok Penerima Manfaat ( KPM) Usai diperiksa Kejari Kabupaten Tangerang.

Kejari : Desember Pendamping PKH Mulai Diperiksa

detakbanten.com TIGARAKSA - Kejari Kabupaten Tangerang saat ini sedang melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan program keluarga harapan ( PKH).
Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. Penulis Buku “Dialektika Hukum”

Korupsi dan Problematika Sistem Peradilan Pidana

detakbanten.com - Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah mekanisme kerja dalam proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan untuk menanggulangi tindak pidana.

Page 1 of 4

 

 

Go to top