Bagi Puan, kedua fungsi itu harus diterapkan mengingat pelaksanaan APBN berjalan sesuai sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Realisasi anggaran hingga Triwulan I ini berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu jadi perhatian Pemerintah,” kata Puan, Kamis (13/4/2023).
Ia mengatakan APBN 2023 harus dilaksanakan penuh hati-hati, waspada, dan antisipatif. Pemantauan dan evaluasi APBN dinilai harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga terus memastikan dan mengingatkan Pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat,” tukasnya. Di sisi lain, ia mengungkap bahwa DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga melakukan berbagai rapat, khususnya terhadap isu-isu yang cukup menjadi sorotan.