Turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto, dilakukan tiga pokok pembahasan yaitu program kerja untuk menyukseskan pemilu 2024, rencana strategis dan kebijakan pemenuhan hak politik bagi warga binaan pemasyarakatan, strategi kebijakan dan realisasi menjaga netralitas,profesionalitas serta integritas pegawai dalam pemilu 2024.

Dalam paparannya, Menkumham menyampaikan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Indonesia, Kemenkumham menyiapkan 24 (dua puluh empat) kegiatan yang tertuang dalam program kerja.

"Setiap Unit Eselon I pada Kemenkumham memiliki tugas dan program kerjanya masing-masing, sebagai contoh pada Direktorat Jenderal Perundang-undangan yang melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan KPU, dan Kami siap untuk menfasilitasi pengaduan terkait pelanggaran HAM," ujar Yasonna

Tak hanya itu, Yasonna juga menyampaikan bahwa melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan sudah didata mulai dari perekaman NIK WBP dengan menggandeng Disdukcapil. Ia pun menyampaikan akan tetap melakukan update data warga binaan sehingga tetap ikut dalam pesta demokrasi tahun 2024.

"Terakhir, Kami seluruh jajaran Kemenkumham akan terus berkomitmen akan selalu menjaga netralitas dalam pemilu dan siap untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 dengan jujur dan adil.” ucap Yasonna.***