Di Hakordia 2023, Ketua KPK Soroti Korupsi Berulang soal 'Uang Ketok' di Daerah

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Detakbanten.com, JAKARTA - Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango menyoroti persoalan berulang di daerah. Ia mengungkap masih ada fenomena ‘uang ketok’ terjadi di daerah. “Selain fenomena uang ketok di daerah, prioritas pembangunan infrastruktur jalan yang membuat Presiden Jokowi kecewa di provinsi Lampung,” ucap Nawawi, saat sambutan di event Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Selain ‘uang ketok’, ia menyebutkan masalah lain di daerah, yaitu soal rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah. "Ini issue berulang dari tahun ke tahun. Masih besarnya saldo kas pemda yang tersimpan di bank pada akhir tahun anggaran,” jelasnya.

Selain itu persoalan lain, masih terjadinya tidak sinkron program prioritas nasional dengan anggaran daerah. Hal ini kerap ditemui, seperti pengentasan stunting, kemiskinan ekstrim, pemberantasan TBC. "Hingga program pendidikan dan kesehatan yang kerap pada tingkat lapangan justru tak tersedia anggaran,” paparnya.

Diakuinya, persoalan itu terjadi karena penerapan aplikasi terpadu belum dimaksimalkan. Padahal, sambungnya, teknologi itu sudah ada sejak lama.

“Teknologi informasi mendorong sinergi 14 Kementerian/Lembaga di pusat dan pemda pada Sistem Informasi Mineral dan Batubara-Simbara. Pemenuhan kewajiban pengusaha untuk membayar PNBP, pajak penghasilan dan penyediaan batubara untuk domestik (DMO) dapat dimonitor lewat SIMBARA,” tukasnya.

 

 

Go to top