Sekretaris Komisi lV DPRD Kota Tangsel Abdul Rahman mengatakan, walaupun tidak ada aturan baku tentang pemberian nama suatu jalan, bangunan atau tempat, namun di beberapa daerah mengenai pemberian nama tersebut, ada yang melalui Peraturan Daerah (Perda). Seperti di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Luwu di Sulawesi Selatan.

"Terkait dengan usulan pemberian nama jalan Ciater menjadi Jalan Airin Rachmi Diany, hendaknya kita semua bijak dan tidak mengkultuskan seseorang apalagi orang ini masih Hidup," kata Abdul Rahman, Selasa (20/4/2021).

Pria yang biasa disapa Arnovi itu pun menegaskan agar perubahan pada Jalan Ciater menjadi Jalan Airin Rachmi Diany, tentunya bisa menjadi pertimbangan semua pihak. Karena
tugas seorang kepala daerah adalah melaksanakan amanat kepemimpinannya dalam membangun daerah yang di pimpinnya.

"Dalam RPJMD sudah tertuang rencana dan tahapan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh walikota dan wakilnya. RPJMD itu merupakan suatu produk hukum jadi apabila seorang Walikota dan Wakil Walikota dapat membangun Insprastruktur, itu merupakan amanat yang memang harus di laksanakan," beber Anggota Fraksi Gerindra-PAN tersebut.

Dia pun mengaku tidak setuju dan tidak sependapat dengan usulan pemberian nama mantan walikota Tangsel dua periode itu menjadi nama sebuah jalan. Sebab dengan begitu, nantinya akan ada seseorang yang telah menyelesaikan tugas dan kewajibannya meminta di abadikan juga menjadi nama suatu jalan, bangunan atau taman.

"Lebih baik nama suatu jalan itu diberikan sesuai dengan indentitas daerah tersebut," ujar dia.