Kedatangan rombongan yang diterima langsung oleh Direksi dan Dewas Perumdam TKR ini bermaksud melakukan studi banding terkait kinerja dan pengelolaan Perumdam TKR. Andi Harun menjelaskan bahwa kinerja Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda tahun 2019 masih belum menunjukan performa atau kinerja yang memuaskan walaupun secara penilaian BPPSPAM Perumdamnya kategori Sehat, namun secara peringkat masih berada di posisi 41 jauh dibawah Perumdam TKR yang berada di posisi pertama.

“Hasil evaluasi kami terhadap pengelolaan Perumdam Kota Samarinda diindikasikan adanya permasalahan terkait pengelolaan instalasi pengolahan air dan besarnya beban bahan kimia ditambah masih tingginya tingkat kebocoran air dan belum optimalnya pendistribusian air karena layanan air di kota Samarinda masih dilakukan secara bergiliran. Permasalahan inilah yang mendasari pihak kami ingin berdiskusi dan mencari soluasi terbaik dengan pihak Perumdam TKR,”ungkap Andi, Selasa (26/5/2021).

Direktur Perumdam TKR Sofyan Sapar menyambut baik kedatangan Walikota Samarinda, dan pihaknya mencoba memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain dengan mengevaluasi lembar penilaian kinerja Perumdam Kota Samarinda dari BPPSPAM. Sopyan menilai masih adanya kesempatan yang bisa dilakukan oleh Perumdam Kota Samarinda untuk menaikan nilai kinerja pada kategori pembinaan Sumber Daya Manusia, pelatihan, penurunan tingkat kehilangan air.

“Melihat lembar penilaian, kami mendapatkan bahwa kategori willingness to pay pelanggan lumayan tinggi, artinya keinginan pelanggan untuk membayar tagihan relatif bagus. Ini mengindikasikan bahwa untuk pendapatan terbilang aman, hanya saja pihak Perumdam Kota Samarinda harus benar-benar berkomitmen mengimbanginya dengan terus meningkatkan pasokan airnya ke pelanggan”, jelas Sofyan.

Untuk persoalan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air dapat diupayakan kerjasama pengelolaan dengan Badan Usaha. Sofyan menerangkan bahwa pengelolaan IPA yang dilakukan oleh badan usaha jauh lebih efisien dan efektif dibandingkan dikelola sendiri oleh pihak Perumdam.

“Kami memiliki kajian dan bukti bahwa pengelolaan IPA jauh lebih efektif ketika dilakukan oleh pihak swasta. Regulasi pemerintah untuk kerjasama ini sudah jelas termasuk urusan tarif jual beli airnya, tinggal kita manfaatkan saja. Jangan terlalu takut dengan penerapan kerjasama ini bahwa Perumdam akan mengalami kerugian, karena kita bisa memonitoring dari sisi Opex agar pengelolaannya bisa benar-benar dilaksanakan secara profesional dan efisien dan sama-sama diuntungkan,”tambah Sofyan. (ADV)