Pasalnya, impian lama mereka musnah begitu saja, disaat ratusan Guru Honorer K2 ingin mengikuti tes tersebut, terhalang oleh tidak adanya kartu tes terhadap 451 Guru Honorer.

Padahal mereka sudah melakukan pendaftaran secara online melalui sscn.bkn.go.id. dari tanggal 10-17 Februari 2019 dan sudah mendapatkan no registrasi Kartu Pendaftaran SSP3K 2019 dari BKN-RI, hanya menunggu verifikasi dari Pemkot Tangerang.

"Padahal saat pendaftaran secara online, mereka semua dapat login, artinya pemerintah kota sudah siap untuk mengikuti tes P3K. Tapi kenapa pada saat tinggal menghitung hari kami belum ada yang mendapatkan kartu tes. Kalau tidak ada kesiapan seharusnya dari awal dong, saat kita login tidak akan bisa dan ada pemberitahuan 'bahwa pemerintah daerah Kota Tangerang tidak mengadakan Tes P3K' kalau ini kan tidak? Kita semua bisa login," jelas Herman Ketua PHK2I Kota Tangerang.

Menurutnya, ini menuai kekecewaan besar dari 451 Guru Honorer yang sudah mendaftar P3K. Hal ini membuat Forum Guru Honorer tidak patah semangat, mereka langsung mendatangi BPKSDM Kota Tangerang untuk menanyakan perihal tersebut kenapa belum juga ada kartu untuk tes P3K sementara ujian tinggal satu hari lagi.

"Kita sudah tanyakan kepada Dinas BPKSDM dan Dinas Pendidikan untuk hal ini. Namun jawaban mereka tidak ada anggaran dari APBD Kota Tangerang. Sedangkan dari Dinas Pendidikan menurut Kadisnya tidak ada Petunjuk teknis (Juknis) Petunjuk pelaksanaan (Juklak). Masa Kota Tangerang yang APBD nya besar tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk P3K. Kartu belum dikeluarkan dan tidak ada kejelasan untuk tes kepada kami dari pihak PGRI, Dinas maupun Pemkot secara tertulis," katanya.

"Tolong perjuangkan kami. Kami ingin miliki kartu ujian ini. Waktu kami tinggal satu hari,"  katanya lagi saat diruang Banmus.

Hal serupa diutarakan Guru SDN 8 Poris Cipondoh dimana ia merasa kecewa dengan Pemkot Tangerang yang tidak mau memperjuangkan Guru Honorer K2.

"Ini impian kami bertahun tahun. Yang miris lagi kami guru kelas yang bertahun-tahun dan sudah miliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan sudah mengajar belasan tahun, gaji masih dibawah 2 jt. Sedangkan yang baru jadi guru 7 bulan sudah mendapatkan gaji 2 jt bahkan lebih. Ini pendzoliman akbar terhadap Guru Honorer," ujarnya.

Dalam silahturahmi dengan DPRD Kota Tangerang tersebut Forum Guru Honorer K2 diterima oleh Sjaifuddin Z Hamadi dari fraksi PAN di ruang Banmus, Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (21/1/19) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Sjaifuddin menerima dan mendengarkan aspirasi dari ratusan Guru Honorer, dimana mereka menginginkan adanya kejelasan untuk Tes P3K yang akan diadakan pada Sabtu (23/2/19) mendatang.

Menurutnya, aspirasi dari para Guru Honorer sudah ditampung dan akan disampaikan kepada Walikota Tangerang yakni Arief R Wismansyah dan dirinya pun baru mengetahui persoalan tersebut setelah mendengarkan aspirasi  dari para Guru Honorer.

Setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Dadi Budaeri dan Kepala BKPSDM Ahmad Luthfi melalui telepon seluler tutur Sjaifuddin, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak memiliki anggaran untuk Tes P3K.

Hal itu lantaran pada awalnya beban anggaran P3K ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun ketika pelaksanaan, diputuskan ditanggung oleh pemerintah daerah yakni Pemkot Tangerang.

"Rupanya kebijakan pemerintah pusat. Nah itu yang pertama dibiayai APBN tapi saat pelaksanan dekat-dekat ini pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk dbiayai APBD Kota Tangerang, untuk pembiayaan tersebut belum ada, Namun tadi pa Sekda mengatakan Insya Allah di anggaran perubahan akan dianggarkan untuk P3K," tukasnya.

"Ya kita DPRD akan terus mendorong agar semuanya terlaksana," pungkasnya.