Kemendagri Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada BPK RI

Detakbanten.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Penyerahan itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Pemkab Tangerang Raih WTP Ke-14 Kali Berturut-turut

Pemkab Tangerang Raih WTP Ke-14 Kali Berturut-turut

Detakbanten.com, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Propinsi Banten yang ke-14 kali secara berturut-turut. Penyerahan tersebut dilakukan di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Propinsi Banten, Rabu (11/5/22).

Pemkab Tangerang 13 Kali Berturut-turut Raih WTP dari BPK RI

Pemkab Tangerang 13 Kali Berturut-turut Raih WTP dari BPK RI

detakbanten.com Tangerang,-- Untuk ke-13 kalinya Pemerintah Kabupaten Tangerang mendapatkan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Banten, prosesi penyerahan tersebut dilakukan di Aula Gedung BPK RI Banten, Senin (10/5/21).

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar saat serahkan LKPD Kabupaten Tangerang ke BPK RI Perwakilan Banten di Serang, Senin (15/3/2021).

Bupati Zaki Iskandar Serahkan LKPD ke BPK RI Perwakilan Banten

detakbanten.com, SERANG-Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tangerang dan menandatangani berita acara LKPD tahun anggaran 2020 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten di Serang, Senin (15/3/2021).

BPK RI Soroti Dana Pemeliharaan Jalan Sebesar 346 Miliar

BPK RI Soroti Dana Pemeliharaan Jalan Sebesar 346 Miliar

detakbanten.com TANGERANG -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI) menyoroti anggaran pemeliharaan pada UPTD pengelolaah jalan dan jembatan ( PJJ) pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Banten, didalam laporannya BPK menjelaskan bahwa
Pemprov Banten Menganggarkan belanja barang untuk pemeliharaan tahun anggaran 2019 senilai Rp 346.752.312 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 322 Miliar.

Soal Temuan Kelebihan Tunjangan Guru, BPK RI Soroti Kinerja BKPSDM

Soal Temuan Kelebihan Tunjangan Guru, BPK RI Soroti Kinerja BKPSDM

detakbanten.com TIGARAKSA -- Kelebihan pemberian tambahan penghasilan profesi ( TPP) dan kelebihan tunjangan profesi guru ( TPG) sebesar Rp 62.630.029 yang menjadi temuan badan pemeriksa keuangan ( BPK) RI tahun anggaran 2019, ternyata menyoroti kinerja badan kepegawaian pembinaan dan sumber daya manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang. Dalam laporan hasil pemeriksaan ( LHP) BPK RI tersebut dijelaskan bahwa BKPSDM tidak menjankan fungsinya sebagai pembinaan dan pengawasan terhadadap tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Perbup nomor 152 tahun 2016.

Pembangunan Paving Block 10 Kecamatan Bermasalah Tahun 2014

Pembangunan Paving Block 10 Kecamatan Bermasalah Tahun 2014

detakbanten.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, temukan puluhan proyek bermasalah di 10 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, dikarenakan anggaran 2014 silam Kecamatan mengalokasikan menganggarkan pembangunan jalan konstruksi Paving block melalui penunjukan langsung, tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB).

Aksi massa saat berdemo di depan kantor Bupati Pandeglang (02/07).

Raih Disclaimer, Bupati Pandeglang Dituntut Minta Maaf

detakbanten.com PANDEGLANG - Belasan Massa yang mengatas namakan Koalisi Rakyat Pandeglang (KRP), melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang (2/7). Aksi tersebut berkaitan dengan raihan Disclaimer yang diberikan BPK - RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2014.

Tahun Laporan Keuangan Banten Masih Buram

Tahun Laporan Keuangan Banten Masih Buram

detakbanten.com SERANG - Laporan Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2014 tampaknya masih buram. Pasalnya, dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, BPK kembali menyatakan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), serupa dengan tahun 2013 lalu.

BANTEN DAPAT OPINI DISCLAIMER DARI BPK RI

BANTEN DAPAT OPINI DISCLAIMER DARI BPK RI

detakbanten.com  KOTA SERANG - Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat kepada Pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut tergambar dari perolehan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Keterangan tersebut disampaikan di gedung DPRD Provinsi Banten. Senin, (01/06/2015).

Page 1 of 2
Go to top