Pasalnya, beberapa kepala dinas dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut banyak yang tidak hadir, hal itu mengundang kemarahan dewan komisi satu DPRD provinsi Banten yang tidak sengaja hadir dalam pelaksanaan tersebut.

“Saya saja seorang Wakil Rakyat ingin sekali menghadiri. Akan tetapi mungkin sengaja tidak diundang. Kenapa saya ingin datang, agar saya mengetahui. Ini diundang tidak datang, malah banyak yang tidak hadir,” kata Anggota DPRD Provinsi Banten Yoyon Sujana, pada Kamis, (22/3/2018).

Menurutnya tidak pantas jika seorang pimpinan OPD tidak menghadiri acara Pra Musrenbang.
Bagaimana OPD bisa menjalankan program pembangunan, jika dalam Pra Musrenbang saja mereka tidak hadir. Program apa yang akan mereka usulan untuk tahun 2019 jika mereka tidak hadir, ungkap Anggota Komisi 1 dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Diketahui, kegiatan Pra Musrenbang yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Banten dimana tak digubris para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten, Dari 43 OPD yang ada di Provinsi Banten, yang hadir dalam acara Pra Musrembang hanya 12 OPD.

Hal senada dikatakan Sekretaris Komisi II DPRD Banten, H Muslik Kuswandi. Menurutnya, ketidakhadiran puluhan kepala OPD dalam Pra Musrenbang tersebut, perlu mendapat perhatian dari Gubernur Banten Wahidin Halim, karena ini menyangkut dengan kebijakaan yang akan di jalankan oleh OPD di tahun 2019.

”Harusnya pak Gubernur memberikan sanksi dan teguran keras kepada para kepala OPD yang tidak hadir dalam Pra Musrenbang. Sebab, ini menyangkut dengan program yang akan dilaksanakan oleh masing masing OPD di tahun 2019,” tutur politisi partai Gerindra ini.

Sementara Kepala Bappeda Banten, Hudaya Latuconsina yang dikonfirmasi, membenarkan ketidak hadirian 31 OPD dari 43 OPD yang ada di Banten, tanpa alasan yang jelas.

“Tapi yang pasti, kami sudah mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh OPD dalam Pra Musrebang yang dibuka oleh pak Sekda,” ujarnya.

Menurut Hudaya, Pra Musrenbang sangat penting diikuti oleh seluruh OPD untuk mempertajam program yang akan dijalankan di tahun 2019. Sehingga saat Musrenbang nanti, semua program yang diusulkan tersebut sudah matang dan tinggal disahkan.

“Pra Musrenbang itu bertujuan untuk mempertajam program yang akan diusulkan dari masing masing OPD. Sebelum dilaksanakan Musrenbang, harus ada Pra Musrenbang sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 87 tahun 2017,” terangnya.

Hudaya mengungkapkan, ke-12 kepala OPD yang hadir dalam Pra Musrenbang dari dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Banten adalah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan, Pariwisata, Penanaman Modal, Bapenda, Satpol PP, Biro Bina Infrastruktur, Bina Ekonomi, Ketapang, Perhubungan, Perkim dan PUPR.

“Untuk kepala dinas yang tidak hadir, saya tidak tahu alasan mereka apa sampai tidak hadir,” pungkas Hudaya. (Banten brita herman)