Pada kegiatan FGD tersebut, dihadiri sedikitnya 95 undangan dari asosiasi dan pelaku usaha maritim, digelar untuk memberikan informasi terkait upaya-upaya strategis dari kementrian, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan terkait kepelabuhanan, memberikan informasi khususnya yang ada di Pelabuhan Banten, dan meningkatkan sinergi kordinasi dan kolaborasi antara stakeholder.

Kepala KSOP Kelas I Banten, Brigjen Pol Capt Hermanta menjelaskan, kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan agar lebih baik, mengingat masih banyaknya temuan masalah-masalah mendasar yang harus diselesaikan.

"Adapun tujuannya tidak lain, yakni untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan di sektor transportasi laut. Selama ini masih terdapat masalah-masalah mendasar yang harus diselesaikan. Sejauh ini kami lakukan pembinaan-pembinaan, untuk meningkatkan pelayanan agar menjadi yang lebih baik," kata Hermanta saat membuka kegiatan FGD Program Stranas PK dan Sosialisasi Bidang Kepelabuhanan kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan tersebut diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (22/9/2022).

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektifitas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenko Marves) Sahat Manaor Panggabean menyatakan guna mengurai permasalahan terkait layanan kepelabuhanan agar lebih efisien dan efektif dalam rangka memangkas birokrasi yang rentan menjadi celah terjadinya korupsi, pihaknya mendorong seluruh pelabuhan di Indonesia termasuk di Banten melakukan modernisasi dengan sistem digitalisasi layanan. "Kita masuk ke era digital yang bisa diakses dengan mudah. Sehingga untuk 1 dokumen misalnya yang biasanya berhari-hari bisa diakses cepat, dimana di dalamnya ada layanan karantina, kesehatan, cukai. Ada efisiensi di situ, ada transparansi disitu, intinya kita sudah masuk digitalisasi," papar Sahat.

Lebih lanjut, Sahat juga menyebut saat ini pihaknya mendorong KSOP Banten untuk merapihkan pelabuhan muatan curah, yang akan dijadikan role model atau diterapkan di pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia. "Semangat yang sudah dibangun, ketika Banten ini rapi terutama terkait muatan curah, ini akan kita implementasikan menjadi role model ke pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia," terangnya.

Dikatakan Sahat, terlebih saat ini, pelabuhan di Banten sudah terkoneksi dengan layanan informasi. "Jadi ketika barang belum sampai, si pelaku usaha sudah bisa mengecek di mana barangnya, kemudian dia juga sudah bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan sebelum barangnya ini sampai, dengan satu sistem ini, akan lebih efisien," katanya.

Kemudian Sahat menegaskan koordinator pelabuhan adalah KSOP, sehingga jika terdapat masalah terkait kepelabuhanan, pihaknya mengimbau agar pelaku usaha langsung berkoordinasi dengan KSOP. "Para pelaku usaha agar selalu berkoordinasi dengan KSOP," tandasnya. (man)