Mahfud Md: Banyak Negara Hancur karena Sistem Penegakan Hukum Bobrok
Detakbanten.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyinggung tingginya angka koruptor dari kalangan intelektual. Mahfud mewanti-wanti bila sarjana harus menjadi intelektual yang bermoral.
Terbaik II Realisasi PNBP AHU, Segudang Layanan Hukum Diberikan Kemenkumham Banten Sepanjang Tahun 2023
detakbanten.com Serang – Tak terasa tahun 2023 sudah hampir berakhir, di sepanjang tahun 2023 ini berbagai layanan diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten kepada masyarakat luas khususnya di Wilayah Provinsi Banten.
Enam Belas Organisasi Bantuan Hukum Tandatangani Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2023
Detakbanten.com, BANTEN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten lakukan Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi, Selasa (10/10).
Kemenkumham Banten Ikuti Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi Data Dukung Indeks Reformasi Hukum (IRH)
Detakbanten.com, BANTEN – Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengikuti Verifikasi Data Dukung IRH secara daring di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Senin, (09/10/2023) secara virtual.
Sesi Tahunan AALCO ke-61 di Indonesia akan Bahas Isu Hukum kepentingan Asia dan Afrika
Detakbanten.com, BALI - Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali pada 15 – 20 Oktober 2023 mendatang. Rencananya Konferensi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
Proteksi Hukum Dijamin, Dokter-Nakes Tak Bisa Serta Merta Dipidana
Detakbanten.com, JAKARTA - Dalam menjalankan pelayanannya, dokter dan tenaga kesehatan lebih dilindungi dalam UU Kesehatan yang baru saja disahkan Juli lalu. Dalam pemeriksaan atas dugaan tindak pidana memberikan pelayanan, aparat penegak hukum juga perlu mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari majelis independen.
Penegakan Hukum, Puan Maharani: Penanganan Polri Jangan Tunggu Viral Dulu
Detakbanten.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta semua anggota kepolisian RI bekerja melayani yang terbaik bagi rakyat. Ia mendorong penegak hukum mengedepankan restorative justice dalam kasus tindak pidana ringan yang melibatkan masyarakat kecil atau dari kelompok rentan.
Pengawasan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon
Detakbanten.com, BANTEN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon, Senin (31/07/2023).
Konsekuensi Hukum: Kepala Desa yang Menguntungkan Capres dan Caleg Dapat Dipenjara
Detakbanten.com, NASIONAL -- Kepala desa yang sengaja menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu 2024 dapat diberi sanksi pidana selama satu tahun penjara dan denda Rp12 juta berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 490.
Kemenkumham Dorong Penyelesaian Hukum Merata di Desa, Peran Kades/Lurah Sebagai Peace Maker
Detakbanten.com, BANTEN - Indonesia yang masih rentan terjadi permasalahan hukum membutuhkan perhatian yang lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum. Kemenkumham sebagai salah satu Aparat Penegak Hukumpun terus berusaha mendorong kesadaran masyarakat terhadap hukum.
