Dalam aksi tersebut mereka menuntut agar pihak BPPT segera melakukan penutupan terhadap waralaba yang nakal.

Pantauan dilapangan, setelah satu jam melakukan orasi didepan kantor BPPT, mereka melanjutkan kegedung DPRD. Dan mereka meminta kepada para dewan untuk setidaknya ada perwakilan yang bisa mewakili Pihak DPRD untuk menampung aspirasi mereka, dan akhirnya setelah kurang lebihg satujam berorasi didepan mereka disambut oleh perwakilan dari Komisi Satu DPRD Pandeglang Muhtadi.

Muklas Ade Putra, dalam orasinya mengatakan, agar kalangan legislatif dan eksekutif bisa terbangun dan mendengar aspirasi rakyat, karena menurutnya adanya waralaba sangat merugikan terhadap para pedagang kecil.

"Kami hanya menuntut para legislatif yang membuat peraturan daerah bisa bersikap tegas, karena kami kasian kepada para pedagang kecil yang selama ini selalu tertindas dengan adanya waralaba dan bisa mematikan usahanya,"ungkapnya.

Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Pandeglang Mustandri mengatakan, pihaknya mengaku belum mendapat rekomendasi dari Dinas terkait, sehingga belum bisa melakukan penutupan waralaba yang diduga tidak memiliki ijin tersebut.

"Kami tidak bisa sembarangan melakukan penutupan, sebab ada aturan mainnya,"katanya, saat ditemui di Kantornya, Kamis (19/6).