KMB merupakan wadah 'berhimpun' beberapa lembaga organisasi seperti Forum Kajian Sosial Hukum dan Budaya (Foksad), Jaringan Santri, Ulama, Praktisi Hukum Penggiat Anti Korupsi dan Keadilan (Jihad), Yayasan Abuya Muqri, Kantor Hukum Matadewa, Kantor Hukum Mata Hati, tokoh pemuda, Pengusaha Kaum Marginal, Praktisi, Birokrasi, serta kaum ibu

Pernyataan itu disampaikan Hafid Asad Muqri saat memberikan sambutan dalam acara Haul Ke-55 Abuiya Muqri. Acara yang mengusung tema 'Membangun Banten Yang Humanis, Beradab, dan Sejahtera Dalam Bingkai Nilai-nilai Kebantenan' ini dilaksanakan di Makom Abuya Muqri, Kampung Karabohong Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kamis (21/8).

Berdasarkan sejarah, menurutnya, Carangin dahulu merupakan wilayah kabupaten. Untuk itu, tidak ada alasan Pemerintah pusat dan pejabat tinggi seperti DPR RI, DPD, dan Presiden untuk segera mensahkan pembentukan DOB Kabupaten Caringin. Karena demi percepatan pembangunan di Provinsi Banten.

Selain mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Caringin, ia menandaskan, pihaknya beserta lembaga lainnya bersama-sama menolak segala bentuk stigmanisasi dan simbolisasi yang dikemas Pemerinta Provinsi Banten di era Pelaksana Tugas (Ptl) Gubernur Banten Rano Karno dalam acara seremonial. Hal ini hanya menghambur-hamburkan APBD.

Dalam percepatan pembangunan, menurutnya, akan terlaksana pembangunan infrastruktur jalan yang layak dan zonasisasi kawasan pembangunan yang berbasis lingkungan. Jadi pembentukan Kabupaten Caringin merupakan solusi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten, khususnya masyarakat Caringin.

Sementara Kepala Desa Kalang Anyar Ibnu Hajar mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah dan niat beberapa lembaga organisasi tersebut. Sebab dilihat dari sejarah, Caringin memang sebuah Kabupaten. Maka, dorongan dan semangat para tokoh dan organisasi kemasyarakatan untuk pembentukan DOB Kabupaten Caringin merupakan sebuah keharusan. Sehingga percepatan pembangunan dapat terealisasi.