Begini LPJ APBD 2017 Pemkot Tangerang
detakbanten.com KOTA TANGERANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan Wali Kota Tangerang mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tangerang tahun 2017 dan Penjelasan (satu) Raperda kota Tangerang di ruang rapat paripurna DPRD kota Tangerang, Selasa (20/3).
Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang M. Yusuf dalam laporannya menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2017, diantaranya realisasi pendapatan daerah sebesar 3,80 Triliyun (104,20 %) dari 3,64 Triliyun yang ditargetkan.
Ada juga realisasi belanja daerah sebesar 3,66 triliyun atau 81,64 % dari 4,48 Triliyun yang dianggarkan, serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2016 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp863 Miliar yang seluruhnya berasal dari penerimaan pembiayaan dengan realisasi 100%.
"Capaian tersebut berkat seluruh elemen di Kota Tangerang yang terus bersinergi dan bekerja sama untuk membangun Kota Tangerang," papar Yusuf.
Pada Kesempatan tersebut, PJs Wali Kota Tangerang juga menjabarkan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemda dalam konteks pencapaian visi - misi pembangunan daerah selama tahun anggaran 2017.
"Dapat dilihat melalui tercapainya 15 sasaran indikator kinerja utama pemerintah Kota Tangerang. Mulai dari meningkatnya kemandirian keuangan daerah, terwujudnya pelayanan publik berbasis teknoligi informasi, hingga terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak melalui program bedah rumah," bebernya.
M. Yusuf juga menjabarkan tentang sejumlah prestasi dan apresiasi yang telah diraih oleh pemkot Tangerang selama tahun 2017 yang telah menapat apresiasi positif dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat.
"Tercatat sebanyak 28 penghargaan telah diraih oleh pemkot Tangerang selama tahun 2017," jelasnya.
Masih dalam acara yang sama, ia juga menyampaikan tentang pengajuan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Dalam Raperda perubahan tersebut, pemda bermaksud untuk menerbitkan KIA (Kartu Identitas Anak) dengan tujuan meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
