Dewan Usulkan Pemberhentian Walikota
SERANG- DPRD Kota Serang mengusulkan pemberhentian Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang priode 2008-2013. Usulan itu disampaikan melalui rapat paripurna.
DPKo Serang Usulkan UMK Rp2,1 juta
SERANG-Dewan Pengupahan Kota (DPKo) Kota Serang akhirnya menyepakati Upah Minimum Kota (UMK) Kota Serang senilai Rp2.166.000. Kesepakatan itu diperoleh setelah DPKo menggelar rapat pembahasan UMK 2014.
DPRD: Sejumlah Pasar Modern Langgar Jam Oprasional
SERANG- DPRD Kota Serang menilai, sejumlah ritel dan pasar modern di Kota Serang sudah melanggar ketentuan yang berlaku, dengan buka sebelum waktunya yakni jam 10.00 WIB.
Hasil UMK Batal Disampaikan ke Walikota
SERANG- Hasil rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) yang rencananya bakal disampaikan hari ini, Senin (11/11) batal dilakukan.
UMK Kota Serang Sudah Ditetapkan
Serang- Dewan Pengupahan kota (DPKo) Kota Serang menetapkan Upah Minimum Kota (UMK). Namun pihaknya belum bisa menyebutkan nominalnya.
Penyaluran PKH Tidak Tepat Sasaran
SERANG-Warga Desa Banten Kecamatan Kasemen Kota Serang mengeluhkan, tidak tepatnya sasaran program keluarga harapan (PKH) yang disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang dari Kemetrian Sosial. Pasalnya, sebagian besar warga yang menerima PKH tersebut, adalah warga yang mampu.
Puluhan Sekolah di Kota Serang Masih Rusak
SERANG - Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kota Serang, Bachraeni mengatakan sampai saat ini, masih ada puluhan sekolah yang rusak. Meski demikian, kerusakan itu hanya rusak ringan, seperti rusak pada eternit dan genting.
Tes CPNS Kota Serang, Data dan Identitas Peserta K2 Tak Sama
SERANG - Pengawas Luar Ombudsman Banten Ranty Pancasasi mengatakan, menemukan beberapa data daftar lissting peserta dari Kemen Pan-RBpeserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari katagori dua (K2) tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
RTH Di Kota Serang Masih Minim
SERANG- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Serang masih minim, yakni dari dari luas keseluruhan 225 ribu hektare, baru tersedia 12 persen.
Jika merujuk pada kepada Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), diwajibkan setiap kota menyediakan RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota.
TTKDH: Banten di Kuasai Dinasti
SERANG- Ketua Tjimande Tarikolot Kebun Dejruk Hilir (TTKDH) Indonesia, Ahmad Suhaemi mengaku, kondisi Provinsi Banten saat ini kurang kondusif karena dikuasai satu golongan/kelompok saja, atau yang lebih dikenal dengan sebutan dinasti.
