Dalam aksinya, Koordinator lapangan (Korlap ) aditya ramadhan menyampaikan agar kejati banten menuntaskan penyidikan kasus pembebasan lahan Sport Center yang di mulai sejak 2008 hingga 2011.

" Kami mendesak agar Kejaksaan Tinggi Banten mengusut tuntas dugaan korupsi ini,"terang Aditya Ramdhan.

Aditya menambahkan, Harga pembebasan lahan seluas 60 hektar di gelembungkan dengan nilai beli mencapai Rp.114,061 miliar, hingga merugikan negara sebesar Rp.86 miliar, di duga harga yang di tetapkan provinsi banten itu jauh lebih mahal dari nilai jual objek tanah (NJOP) dan harga pasaran.

Dugaan ini di perkuat dengan hasil penghitungan dari tim appraisal independen dari kantor jasa penilai publik (KJPP). Berdasarkan hasil penelitian tersebut penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai Rp.86 miliar, Seperti yang di sampaikan oleh pak Kajati dahulu (kerugian Rp.86 miliar-red). Itu (penghitungan-red) dari nilai tanah (harga sebenarnya-red) hasil kajian KJPP.

Nantinya, penghitungan appraisal independen akan di jadikan pembanding sekaligus menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara (PKN)."Hasil kajiannya nanti bisa dijadikan untuk PKN-nya,"ucapnya

"Jangan peti-es kan kasus mark-up lahan sport center,"

Bahwa dugaan tipikor pengadaan lahan untuk pembangunan sport center provinsi banten telah dilakukan pemeriksaan oleh KPK terkait tppunya namun dibebaskan oleh pengadilan karena tindak pidana asalnya belum di tangani, dan terkait tindak pidana asal dimaksud ditangani oleh kejati banten sejak tahun 2020 namun sampai hari ini belum di tindaklanjuti oleh kejati banten.

"Kejati banten harus segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk sport center yang diduga merugikan negara hingga Rp.80 miliar, tangkap dan periksa semua yang terlibat dalam kasus sport center, kejati banten jangan tebang pilih," tutupnya