Dalam aksinya mahasiswa menuntut Pemkot Tangerang untuk serius dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar tepat sasaran.

Selain itu mereka juga menuntut agar transformasi birokrat yang jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan pelayanan publik, dan meminta pemerintah beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga stabilitas pesta demokrasi 2019 ini.

Aksi yang menyita perhatian pengguna jalan itu di kawal aparat kepolisian dan petugas Satpol Kota Tangerang. Sambil berorasi,massa aksi juga membentangkan spanduk yang bertuliskan 4 tuntutan, "Smart City yang pintar kota apa orang," Demokrasi Kapitalis" serta sejumlah Bendera HMI dan Bendera Merah putih.


Koordinator Aksi, Mohamad Eddy Sopyan menyampaikan, bahwa aksi itu dianggap penting untuk mengawal dan mengetahui perumusan dan pengelolaan APBD Kota Tangerang yang pro rakyat atau tidak, serta transformasi dalam formasi jabatan di jajaran pemerintah agar terjauh dari hal KKN.sehingga bisa menciptakan pemerintah yang baik dan bersih, dan diharapkan setelah itu adalah terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat kota Tangerang.

"Kami juga meminta pemerintah daerah untuk menjamin stabilitas politik di Kota Tangerang menjelang pesta demokrasi 2019 ini," katanya.

Sekretaris umum HMI Cabang Tangerang, Akbarudin,meminta Walikota Tangerang,Arief R.Wismansyah agar dapat menemui massa aksi dan ingin mendengar langsung tanggapan walikota atas tuntutan aksi tersebut. Karena arief tak kunjung datang untuk menemui massa,akhirnya massa meminta agar bisa bertemu dengan perwakilan dari Anggota Dewan untuk menyampaikan aspirasinya. Akhirnya perwakilan Mahasiswa diterima oleh Ketua komisi IV DPRD Kota Tangerang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang,Turidi Susanto yang menemui perwakilan massa aksi berjanji akan menyampaikan tuntutan massa aksi kepada Pemkot Tangerang.

Dijelaskan Turidi, bahwa total APBD Kota Tangerang tahun 2019 sebesar Rp.4,7 triliun, dimana Rp.1,9 triliun di gunakan untuk belanja langsung dan sisanya Rp.2,8 triliun digunakan untuk belanja tidak langsung, namun anggaran dari uang rakyat ini masih dalam proses perencanaan.

Turidi pun menambahkan, penggunaan APBD ini sangat tepat sasaran karena RAB yang disusun meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial.
"Pasti masyarakat ikut merasakannya," pungkas Politisi Gerindra ini.