Dalam musrenbang di Kelurahan Kasemen ini, menyerap aspirasi masyarakat diantaranya mengenai pembangunan infrastruktur, Drainase dan Jaminan Kesehatan Persalinan.

Anggota DPRD Kota Serang Muji rohman mengatakan, dalam Musrenbang kelurahan kasemen masih mengenai persoalan pembangunan jalan infrastruktur dan Drainase. Terlebih, pada waktu musim penghujan, kata Muji Rohman kecamatan Kasemen masih terjadi Banjir.

"Untuk membangun drainase sebagian ada kewenangan dari Provinsi. Sehingga harus kordinasi terlebih dahulu. Karena APBD Kota Serang kecil, sehingga tidak semua tercover, harus ada skala prioritas," ungkap Muji Rohman.

Ia menjelaskan, dengan aturan yang baru, usulan- usulan tidak bisa menggunakan manual seperti proposal, saat ini lanjutnya, harus menggunakan sistem digital.

"Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diisi oleh kelurahan. Dari pihak kelurahan harus menyiapkan tim untuk mengentri data usulan apa saja. Jadi kalo memang sistem itu tidak dilakukan, maka kecil kemungkinan tidak dapat diterima usulannya," jelasnya.

Dikatakan Muji Rohman, persoalan kesehatan di kecamatan Kasemen banyak masyarakat yang mengusulkan mengenai jaminan persalinan, agar dipertambah kuota nya untuk jaminan persalinan.

Kemudian, lanjutnya, mengenai BPJS kesehatan yang didanai oleh Provinsi banyak yang dibekukan. Mereka meminta solusi dari pemerintah kota Serang.

"Iya kalo memang BPJS Kesehatan dibekukan, segera disosialisasikan, sehingga masyarakat tidak kebingungan ketika menggunakan BPJS kesehatan," tandasnya.(Aden)