Hal tersebut diutarakan langsung oleh Kabid Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Agus Wibowo. Terlebih dengan adanya moda transportasi anyar yakni Kereta Bandara dikhawatirkan berdampak pada arus lalu lintas yang melewati Kota Tangerang ini.

"Transportasi massal saat ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) kami. Sebab Tangerang menjadi lintasan yang mempunyai simpul transportasi nasional berdekatan dengan Jakarta. Dan juga titik simpul internasional dengan adanya Bandara Soekarno Hatta," ujar Agus.

Ia merinci data pergerakan kendaraan total di Jabodetabek saja mencapai 50 juta. Di Tangerang ada sekitar tiga juta orang per harinya yang lalu lalang melintasi kota berjuluk Akhlakul Karimah tersebut.

"Penggunaan kendaraan pribadi sangat mendominasi, makanya transportasi umum sangat perlu diperlukan," ucapnya.

Agus mencoba melakukan survei kepada masyarakat. Hasilnya hanya 250.000 warga yang memakai fasilitas transportasi umum.

"Itu sekitar 14 persen, selebihnya mereka menggunakan kendaraan pribadi. Harus ada transportasi massal yang nyaman serta aman, agar mereka bisa beralih," kata Agus.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil DPRD Kota Tangerang, Hapipi. Ia menyatakan persoalan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal sangat terasa.

"Kalau transportasi masaal tidak ada, tahun - tahun mendatang pasti akan padat. Kalau dibiarkan begini saja dan tidak ada inovasi, Tangerang bakal semrawut," imbuh Hapipi.

Sehingga masyarakat makin sulit melakukan aktivitasnya. Hampir tiap hari diteror dengan kemacetan.

"Pemerintahan wajib menghadirkan moda transportasi yang murah tapi nyaman. Masyarakat perlu mendapatkan haknya. Dengan adanya transportasi massal bisa menghindari kemacetan," tuturnya.

Hapipi menyarankan agar ditambah lintasan KRL untuk mengakomodasi keperluan masyarakat. Apa lagi dengan keberadaan Kereta Bandara, menyebabkan pengurangan perjalanan dari Batuceper - Duri.

"Di Kota Tangerang jumlah penduduknya sekitar dua juta. Sebagian senang naik kereta. Sebab kereta modal untuk beban kemacetan. Makanya Pemkot Tangerang harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan transportasi massal ini," tutup Hapipi.