Salah satu perwakilan jurnalis, Engkos Kosasih mengatakan, dalam pertemuan tersebut ada sejumlah aspirasi yang disampaikan kepada politisi PDIP tersebut.

Salah satunya terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya mahal. Selain itu, Engkos juga mengeluhkan Dewan Pers yang mencabut hak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk mengadakan UKW.

"UKW ini sangat penting untuk melahirkan wartawan wartawan profesional. Tapi ketika mau ikut UKW biayanya lumayan mahal, teman-teman di daerah keberatan dengan itu," kata Engkos.

Jurnalis media online ini menyebut, ada UKW yang relatif murah, yakni di PWI, tetapi lembaga profesi itu saat ini tidak bisa mengadakan UKW karena tak diberikan izin oleh Dewan Pers.

Hal ini lanjut Engkos, menghambat hak wartawan yang ingin mengikuti UKW dengan biaya murah. Termasuk menghambat perusahaan media yang akan menempuh verifikasi di Dewan Pers.

"Media harus terverifikasi Dewan Pers, salah satu syarat verifikasi tersebut adalah redaksinya sudah UKW, mulai dari Muda, Madya dan Utama. Tapi kalau biaya UKW nya mahal repot juga," ujarnya.

Engkos meminta Dewan Pers dapat memberikan solusi ketika mengambil keputusan mencabut hak PWI. Misalnya, mendorong adanya pemberian subsidi UKW pada lembaga uji kompetensi yang dibuka secara umum bagi wartawan yang mau mengikuti UKW.

"Betul lembaga uji kompetensi ini banyak, dari data Dewan Pers saja ada 24 lembaga uji. Tapi yang saya dengar biayanya mahal, makanya harus ada subsidi UKW untuk membantu kami," katanya.

Engkos berharap, Sarifah Ainun Jariyah dapat menampung aspirasi tersebut sehingga dilakukan pembahasan dengan mitra kerja di Komisi I, seperti Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat pada perkembangan pers kedepan," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah mengatakan, bahwasannya aspirasi teman teman ini akan menjadi pembahasan dirinya bersama dewan pers nanti, dan akan disampaikan.

"Aspirasi teman teman saat ini kita tampung dulu, dan akan kita sampaikan dengan dewan pers maupun Kemdigi saat pembahasan pertemuan bersama Komisi I," ujarnya.

Apalagi kata Sarifah, saat ini di Komisi I sedang ada pembahasan terkait digital dalam persoalan media maupun telekomunikasi.

"Seperti iklan iklan Pinjol maupun Live Streaming yang saat ini menjadi pembahasan. Kita ingin teman teman wartawan di daerah bisa mendapatkan hak yang semestinya," tuturnya.