Koordinator TRUTH, Suhendar menyayangkan temuan yang sudah lama diungkapkan oleh mereka tidak pernah ada tindak lanjut dan kepastian hukumnya, selalu “Aman”.

Menurut Suhendar, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah salah satu Dinas yang selalu menjadi 'langganan' temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Dari jumlah temuan tersebut, diduga ada beberapa yang teridentifikasi ‘merugikan keuangan daerah’.

Temuan BPK-RI yang Truth miliki dari Tahun 2009-2012, berjumlah Rp. 3,700,714,090; (Tiga milyar tujuh ratus juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan puluh rupiah). Dalam temuan BPK tersebut, ada Rekomendasi BPK kepada Pemkot yang harus ditindak-lanjuti oleh Walikota Tangerang Selatan.

"Padahal dari hasil temuan tersebut, BPK- RI juga selalu merekomendasikan kepada Pemkot Tangsel supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya dugaan penyalahgunaan di Dinas tersebut," kata Suhendar.  

Temuan BPK-RI dari Tahun 2009-2012, seperti data yang dilansir oleh TRUTH kepada detaktangsel.com, sebagai berikut ;

Tahun 2009     Temuan BPK               Rp. 1,708,670,220,-

Tahun 2010     Temuan BPK               Rp.    259,153,405,-

Tahun 2011     Temuan BPK               Rp.    316,030,616,-

Tahun 2012     Temuan BPK               Rp. 1,416,859,849,-

TOTAL Temuan 2009-2012                Rp. 3,700,714,090,- 

Sumber: Truth

"Semoga ini menjadi entry point dalam mengungkap adanya monopoli proyek pengadaan barang dan jasa dilingkup Pemkot Tangsel. Sebab, sedikitnya kami mencatat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek lelang tersebut," ungkap Suhendar. (ek)