Pada apel yang dipimpin langsung Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Wagub memasikan Pilkada 2020 di Banten akan berjalan lancar dan aman.

 

"Dan pelaksanaan kampanye sejak tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 serta pemungutan suara pada hari Rabu, 9 Desember 2020," ujarnya. 

 

Hadir dalam apel tersebut Kapolda Banten Irjen Pol Fiandar dan Danrem 064 Maulana Yusuf Brigjen TNI Gumuruh W dan 

 

Wagub melanjutkan, pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian ekstra bagi Penyelenggara dan seluruh stakeholder Pilkada Serentak 2020. Khususnya, aspek kesehatan dan keamanan masyarakat serta penyelenggara menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Banten.

 

Untuk itu, wagub meminta penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2020 agar berkoordinasi secara berkesinambungan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik tingkat Provinsi, maupun tingkat kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. 

 

Wagub juga meminta penyelenggara  berkoordinasi dengan TNI Polri dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

 

Selain itu, lanjutnya, penyediaan alat pelindung diri (APD), sterilisasi bilik suara, sarung tangan, dan hand sanitizer sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19 agar diperhatikan secara seksama, sehingga anggaran untuk penyediaan APD dapat terakomodir dalam anggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.

 

"Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020 Luber, Jurdil, dan aman dari Covid-19 agar senantiasa disosialisasikan oleh penyelenggara Pilkada Serentak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan media massa," paparnya.

 

Sementara itu Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan,  TNI bakal mengambil tindakan tegas membubarkan kerumunan massa yang berpotensi menjadi transmisi penularan virus Covid-19.

 

Pangdam menegaskan bila massa sudah diperingatkan tapi tidak diindahkan, maka TNI akan turun tangan membantu Polisi dan Satpol PP membubarkan massa. 

 

"Kalau kita semua bisa menjaga protokol kesehatan, tentu akan mengurangi perkembangan Covid-19 di Banten. Kalau misalkan sudah diingatkan tidak mau mengikuti, ya nanti Polisi dan Satpol PP akan mengambil tindakan dan diback-up oleh TNI, kita bubarkan karena itu sudah melanggar protokol kesehatan," tegasnya.