Analogi pemikiran ini menyusul kondisi keuangan Pemkot Tangsel makin menipis. Pasalnya, APBD-P 2014 tidak kunjung cair. Apa daya mewujudkan program pembangunan bila tidak memiliki anggaran.

Rakyat tidak bisa menyalahkan Pemkot Tangsel (baca: Walikota Airin Rachmi Diany) jika semua proyek pembangunan jalan di tempat. Terkesan, Walikota Tangsel tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan pembangunan. Padahal tidak demikian, Airin Rachmi Diany sudah berupaya keras dan sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpi: Tangsel sebagai Kota modern dan relijius. Namun, impian orang nomor satu Tangsel harus kandas di meja dewan.

Ada indikasi menguat, APBD-P 2014 telat mencair bukan karena faktor tidak siap mengajukan draf anggaran.Bisa jadi, karena faktor X yang sengaja dijadikan alat pemukul Airin.

Ada kesan pula, pencitraan Airin sengaja dikondisikan sedemikian rupa di pengujung masa baktinya. Kesan, Airin tidak becus mengurusi manajerial Pemkot Tangsel. Padahal tidak seburuk itu.

Airin gagal memperjuangkan APBD-P 2014 bukan lantaran tidak punya kemampuan dan kemauan. Yang pasti, ada sesuatu kekuatan yang menciptakan kondisi Pemkot Tangsel agar mati suri.

Kiranya, keberadaan dan ketersediaan anggaran sangat penting, bahkan strategis untuk mengaplikasikan pembangunan. Betapa tidak! Airin bukan sosok malaikat dan pensulap ulung. Tinggal bim salam bim, maka terwujud keinginannya.

Sesungguhnya dewan juga punya tanggung jawab moral dan politik menyikapi permasalahan yang dihadapi Airin sebagai Walikota Tangsel. Karenanya, anggota dewan hasil Pileg 2014 perlu memikirkan juga masa depan Tangsel. Untuk itu, dewan diharapkan segera memutuskan melalui sidang untuk mengetok palu sebagai tanda pengajuan APBD-P 2014 diterima.