Alasan Darurat Menteri PUPR Mengapa Ibu Kota Harus Pindah

Ilustrasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ilustrasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Detakbanten.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menegaskan pemindahan ibu kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena beberapa hal.

Mulai dari sangat besarnya tekanan penduduk. Juga urbanisasi yang masif hingga kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

"Baya renovasi Jakarta untuk jadi kota yang ideal sebagai wajah ibu kota, lebih mahal daripada membangun IKN. Perkiraan dana membangun IKN Rp600 triliun. Angka ini 20% atau Rp120 triliun dari total kebutuhan dana yang didanai APBN," jelas Menteri Basuki, dalam keterangan tertulis diterima Detakbanten.com, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Basuki menuturkan, daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangat terbatas. Baik penduduk, ketersediaan air baku, pengembangan ekonomi, hingga transportasi dan lainnya.

"Kalau ingin improve Jakarta dari semua hal, at all cost jauh lebih mahal dari mengembangkan IKN. Di samping itu, Pemerintah juga ingin memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Diketahui, proyek pembangunan IKN mengusung konsep Future Smart Forest City. Fokus pembangunan IKN seluas 256.000. Di tahap awal 2022-2024, ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP seluas 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha dipertahankan sebagai area hijau. Hingga kini, sekitar 50 proyek konstruksi telah digarap Kementerian PUPR. Total biaya Rp 62 triliun dari APBN.

Sejak 2022, telah dilaksanakan konstruksi infrastruktur dasar. Mulai dari air minum, sanitasi, jalan logistik, kantor kementerian, hingga lainnya. Kini, progres mencapai 20% dengan total sekitar 50 proyek konstruksi.

 

 

Go to top