DPR Ungkap Penyelenggaraan Haji 2023 Muncul Beragam Persoalan

Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji 2023. Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji 2023.

Detakbanten.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti, menuturkan sejumlah persoalan ditemui selama penyelenggaraan ibadah haji 2023. Antara lain, persoalan konsumsi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Seperti banyak ditemukan sebagian makanan sudah rusak atau tidak layak dikonsumsi.

“Kita ambil secara sampling, ternyata dari 100.000 setiap tumpukan (makanan) ada yang rusak. Dari itu mereka (pemerintah Arab Saudi) sudah tidak mau menggunakan. Semua dianggap rusak. Meski yang rusak itu mungkin hanya 10 tapi dianggap itu semua rusak. Ini akan merugikan jamaah haji," kata Endang, dalam keterangan, Selasa (5/9/2023).

Persoalan lain, yaitu adanya kebijakan dari Kementerian Haji Arab Saudi yang membuka kesempatan luas bagi orang yang mau berhaji tanpa lewat agen perjalanan atau dilakukan mandiri. Diakuinya, kebijakan ini jadi perhatian khusus karena terkait perlindungan dari pemerintah Indonesia.

“Jangan sampai jamaah hanya pesan mau umrah lewat Traveloka, tapi di sana perlindungan tidak ada. Jangan sampai itu merugikan masyarakat muslim saat pelaksanaan haji atau umrah,” katanya.

Ia berharap, berbagai masukan dan evaluasi yang disampaikan dalam tinjauan itu menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII. “Ini akan menjadi catatan-catatan penting. Sehingga kita sebagai bangsa besar dan berpenduduk muslim besar dalam pelaksanaan haji atau umrah ini, masyarakat merasa terlindungi oleh negara. Kita lebih memproteksi ke sana,” tuturnya.

 

 

Go to top

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries