Menko Luhut Sebut OTT KPK Tak Bagus, Lebih Baik Pencegahan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. pada peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, di Jakarta.Detakbanten.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan ketidaksetujuan pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Menurut Luhut, sebenarnya perlu saja OTT yang dilakukan KPK. Tapi, ada baiknya dilakukan pencegahan. Hal ini bisa dilakukan lewat digitalisasi.
Sebab, sambung Luhut, belakangan ini sudah tak ada lagi kasus kepala daerah terkena kasus OTT. "Kalau diamati, ada nggak kepala daerah yang OTT? Tidak ada. Dulu orang marah ke saya, Pak Luhut nggak setuju dengan OTT. Itu bukan setuju nggak setuju. Kalau nggak perlu OTT, mengapa harus OTT?," ujar Luhut, usai memberikan seminar di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Diakuinya, pada dasarnya manusia punya tiga sifat jahat. Maka, ada agama dan perundang-undangan. Namun, itu saja tidak cukup. Maka itu, lanjutnya, perlu adanya digitalisasi. Saat ini, di e-katalog sudah ada Rp1.600 triliun pengadaan barang dan jasa. Jadi, orang sudah tidak bisa lagi main-main.
"Kita bikin digitalisasi agar orang nggak bica curi. Dengan government procurement ini, dia deal dengan mesin. Jadi nggak perlu ada tender sehingga bisa tumbuh ini sekarang," paparnya.
Sebelumnya, Luhut sempat beberapa kali menyinggung tidak pentingnya membanggakan banyaknya kasus OTT oleh KPK.
Seharusnya, katanya, masyarakat melihat lebih dalam lagi terkait berkurangnya jumlah OTT yang dilakukan KPK. "Kalau OTT-nya nggak ada, lebih bagus. Tapi, pencegahannya lebih baik," ujar Luhut, belum lama ini.
